Anda berada di : www.ombudsman.go.id Beranda
1. Dugaan Korupsi Alkes Sleman, ORI Klarifikasi Kejaksaan
Jumat,27 Januari 2012 | Berita
Dugaan Korupsi Alkes Sleman, ORI Klarifikasi Kejaksaan
Kamis, 26/1/2012 | Oleh Harian Jogja
JOGJA—Lembaga Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY segera meminta klarifikasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman terkait perkembangan perkara dugaan korupsi pengadaan obat adan alat kesehatan (alkes) di daerah itu pada 2003.
Klarifikasi dilakukan ..
2. SBY Terbitkan Inpres Anti-Korupsi 'Jilid II'
Jumat,30 Desember 2011 | Berita
VIVAnews - Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres ini merupakan lanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
"Detailnya cukup rinci," kata Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil ..
3. PEDAGANG PASAR KOLOMBO MENGADU KE ORI
Jumat,30 Desember 2011 | Berita
Jogja - Sejumlah pedagang di Pasar Kolombo (27/12) mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng-DIY Pengaduan ke ORI itu dilakukan atas dasar rasa keprihatinan para pedagang pasar kolombo oleh perilaku pengelola pasar dalam upaya pengembangan pasar. Sejumlah pedagang tersebut didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota ..
4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara ORI dan UKP4 tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat
Selasa,27 Desember 2011 | Berita
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menandatangani kesepakatan bersama tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat (27/12). Adapun maksud ditandatanganinya kesepakatan bersama ini adalah untuk menyusun pedoman bagi pihak ORI dan UKP4 dalam rangka penyelesaian ..
5. Persiapan Jadikan RSUD WZ Johanes BLUD sejak 2006
Jumat,23 Desember 2011 | Berita
Persiapan Jadikan RSUD WZ Johanes BLUD sejak 2006
OEbobo, KURSOR
Bertolak dari semangat ingin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejak Desember 2006 manajemen RSUD prof. Dr. WZ Johannes dengan dukungan seluruh internal rumah sakit, dukungan teknis GTZ Siskes NTT dan dana dari APBN serta APBD provinsi sekitar Rp 1 M lebih, telah ..
6. Ombudsman Usulkan Pengalihan Status RSUD Johannes.
Jumat,23 Desember 2011 | Berita
Selasa,20/12/2011 flores pos
Ombudsman Usulkan Pengalihan Status RSUD Johannes.
Lembaga Ombudsman RI perwakilan NTT-NTB di Kupang segera memberikan saran kepada pemerintah pusat untuk mengalihkan status RSUD WZ. Johannes kupang dari milk pemerintah provinsi menjadi rumah sakit Vertikal di bawah pengelolaan pusat.Juru bicara Ombudsman RI ..
7. [Wapres:] Ombudsman [Harus] Hindari [Menjadi] Wujud Birokrasi [Lain]
Senin,19 Desember 2011 | Berita
Pembukaan Rapat Koordinasi “Sinergitas Rencana Tindak dalam Perumusan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Bebas dari Perilaku Maladministrasi dengan Pencapaian Target Reformasi Birokrasi”
Wakil Presiden Boediono, Ketua Komisi Ombudsman Nasional Danang Girindrawardana dan Menteri Kesehatan Endang Wahyu ..
8. Ombudsman Mendukung Kegiatan Anti korupsi Internasional 02-22 Desember 2011
Selasa,6 Desember 2011 | Berita9. Tak Patuhi Putusan MA, Wali Kota Surabaya Lecehkan Hukum
Senin,5 Desember 2011 | Berita
Jakarta - Ombusdman Republik Indonesia (RI) menilai Wali Kota Surabaya telah melecehkan hukum karena tidak melaksanakan keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut terkait tidak keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB) atas tanah milik Tedjo Bawono yang dikenal dengan Kolam Brantas.
"Tindakan Wali Kota jelas-jelas melecehkan ..
10. Untuk Pasien Menunggak RSUP Dr Sardjito Cari Solusi
Sabtu,3 Desember 2011 | Berita
TRIBUNJATENG.COM, YOGYA - Pihak RSUP Dr Sardjito akan mencari prosedur lain sebagai solusi pasien yang masih menunggak biaya pemeriksaan tanpa harus memberikan surat berharga dari pasien.
Direktur Umum Operasional RS Dr. Sardjito, Rochman Arif usai bertemu dengan Ombudsman Perwakilan DIY Jateng, Selasa (29/11/2011) mengatakan piutang pasien yang ..

