Pengaduan Online
Kirim Pengaduan Secara Online
Pencarian
Gunakan tool ini untuk mencari data Ombudsman, sesuai kebutuhan Anda
Terhubung Dengan Kami?
Jaringan Informasi Kami di dunia Maya
Counter User Online
Statistik Pengunjung
|
|||||||||||
Anda berada di : www.ombudsman.go.id Beranda
11. Masih Ada Pungli di Bantul
Jumat,27 April 2012 | Berita
BANTUL [Harian Jogja (Harjo) 27/04/2012] - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih menemukan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah instansi pemerintah dan pelayanan publik di Kabupaten Bantul.
Berdasarkan Undang - Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, ORI menggelar pengamatan tertutup atas tujuh instansi pelyanan publik di Bantul. ..
12. Ombudsman Untuk Memaksimalkan Pelayanan Publik
Senin,23 April 2012 | Berita
Yogyakarta, 23 April 2012 WIB-www.jogjatv.tv –Lembaga Ombudsman, dibentuk untuk memaksimalkan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata masih terdapat sejumlah kendala kewenangan dan legitimasi. Untuk menemukan kepahaman konseptual tentang Lembaga Ombudsman kedepan, Senin (23/4) sejumlah kalangan terkait menyelenggarakan Seminar ..
13. Mutasi Pegawai : Ombudsman Minta Klarifikasi Kakanwil Agama NTT
Senin,23 April 2012 | Berita
KUPANG, KOMPAS.com — Ombudsman Nusa Tenggara Timur menyurati Kepala Kanwil Agama NTT untuk minta klarifikasi terkait kebijakan memutasikan pegawai di kantor itu. Pegawai bersangkutan keberatan atas mutasi tersebut karena tidak dalam rangka promosi jabatan atau lainnya.Surat keputusan mutasi pun menyalahi beberapa ketentuan.
Kepala Perwakilan ..
14. OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK KERJA SAMA OMBUDSMAN RI, PEMPROV SUMATERA SELATAN DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Kamis,29 Maret 2012 | Berita
Palembang, 27/03. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dalam rangka optimalisasi pelayanan publik (27/03). Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana.
Sosialisasi Optimalisasi Pelayanan Publik mendapat dukungan kerja sama dengan ..
15. Mark-up, Jaksa atau Polisi Masuk
Selasa,21 Februari 2012 | Berita
KUPANG,PK- jika ada dugaan mark up,polisi atau jaksa bisa masuk memeriksanya. Tidak perlu menunggu laporan masyarakat.Pemberitaan media sudah cukup untuk memulai penyelidikan.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPRD NTT,Gabriel Beri Binna,dan pelaksana Tugas (Plt)Kepala Komisi Ombudsman Perwakilan NTB dan NTT,Darius Beda Daton, S.H,di kupang , ..
16. Kasus Pelecehan Tersangka Korupsi Ombudsman Minta Aswas Periksa Jaksa Shirley
Selasa,21 Februari 2012 | Berita
Kasus Pelecehan Tersangka Korupsi Ombudsman Minta Aswas Periksa Jaksa Shirley
Menindaklanjuti laporan keluarga sani fenat. Tiga Jaksa Kejari Kupang Bermasalah
Kupang,KP- Komisi Ombudsman Perwakilan NTB dan NTT telah menyurati Asisten pengawasan (Aswas ) kejati NTT untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap kepala seksi (kasie ) pidana ..
17. Dugaan Korupsi Alkes Sleman, ORI Klarifikasi Kejaksaan
Jumat,27 Januari 2012 | Berita
Dugaan Korupsi Alkes Sleman, ORI Klarifikasi Kejaksaan
Kamis, 26/1/2012 | Oleh Harian Jogja
JOGJA—Lembaga Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY segera meminta klarifikasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman terkait perkembangan perkara dugaan korupsi pengadaan obat adan alat kesehatan (alkes) di daerah itu pada 2003.
Klarifikasi dilakukan ..
18. SBY Terbitkan Inpres Anti-Korupsi 'Jilid II'
Jumat,30 Desember 2011 | Berita
VIVAnews - Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres ini merupakan lanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
"Detailnya cukup rinci," kata Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil ..
19. PEDAGANG PASAR KOLOMBO MENGADU KE ORI
Jumat,30 Desember 2011 | Berita
Jogja - Sejumlah pedagang di Pasar Kolombo (27/12) mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng-DIY Pengaduan ke ORI itu dilakukan atas dasar rasa keprihatinan para pedagang pasar kolombo oleh perilaku pengelola pasar dalam upaya pengembangan pasar. Sejumlah pedagang tersebut didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota ..
20. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara ORI dan UKP4 tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat
Selasa,27 Desember 2011 | Berita
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menandatangani kesepakatan bersama tentang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat (27/12). Adapun maksud ditandatanganinya kesepakatan bersama ini adalah untuk menyusun pedoman bagi pihak ORI dan UKP4 dalam rangka penyelesaian ..
