Pengaduan Online
Kirim Pengaduan Secara Online
Pencarian
Gunakan tool ini untuk mencari data Ombudsman, sesuai kebutuhan Anda
Terhubung Dengan Kami?
Jaringan Informasi Kami di dunia Maya
Counter User Online
Statistik Pengunjung
|
|||||||||||
Anda berada di : www.ombudsman.go.id Beranda
241. Catatan Ombudsman Polisi Paling Banyak Dilaporkan
Jumat,2 Januari 2009 | Berita
Menurut polisi, tak semua laporan ke Ombudsman benar.
Jakarta - Kepolisian dan pemerintah daerah menjadi dua instansi pemerintah yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sebanyak 30,73 persen laporan masyarakat terkait dengan kinerja kepolisian, dan 28,43 persen tentang pemerintah daerah. Selebihnya soal lembaga ..
242. Peningkatan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Jakarta Pusat
Rabu,24 Desember 2008 | Berita
Jakarta-- Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada hari Rabu, 24/12/2008 melakukan kegiatan pembinaan peningkatan pelayanan publik bagi aparat Kecamatan & Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Walikota Jakarta Pusat.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Dr. Hj. ..
243. Pelayanan POLRI masih terburuk
Kamis,11 Desember 2008 | Berita
Pengaduan ke Komisi Ombudsman Nasional
JAKARTA, (Pos Kota) Meski berbagai usaha terus dilakukan, namun nyatanya pelayanan Polri kepada masyarakat masih terburuk dibanding institusi pemerintah lainnya. Lembaga Peradilan menduduki nomor tiga, Kejaksaan nomor enam.
Menurut Humas Komisi Ombudsman Nasional Aji Indrarto, layanan buruk Polri bukan ..
244. Affirmative Action bagi Penyandang Cacat
Selasa,9 Desember 2008 | Berita
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; ..
245. Ombudsman RI Pantau Pelayanan Pendidikan Inklusif
Selasa,9 Desember 2008 | Berita
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm ..
246. Ombudsman Terima 161 Kasus
Senin,8 Desember 2008 | Berita
KISARAN (SINDO) – TNI dan Polri dinyatakan sebagai instansi terbanyak melakukan pelanggaran secara sewenang-wenang di Kabupaten Asahan. Dari 161 kasus pengaduan masyarakat ke Komisi Ombudsman Asahan selama 2008, 80% di antaranya adalah kasus yang dilakukan oknum-oknum TNI. Sebesar 60% dari jumlah kasus itu diperkirakan tuntas diselesaikan ..
247. 'Fungsi Lembaga Negara Banyak Tumpang-Tindih'
Jumat,5 Desember 2008 | Berita
JAKARTA -- Setelah reformasi yang di dalamnya kemudian UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, pemerintah pun banyak menelurkan lembaga-lembaga negara baru, seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, pada pelaksanaannya fungsi lembaga-lembaga tersebut tumpang-tindih dengan lembaga negara yang telah ..
248. Sekolah Inklusif di Jakarta Tak Optimal
Kamis,4 Desember 2008 | Berita
Sarana Pendidikan
Kamis, 04 Desember 2008
JAKARTA – Jumlah siswa SMA yang berkebutuhan khusus atau sekolah inklusif terus mengalami penurunan akibat kurangnya sosialisasi dan minimnya sarana pendidikan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Menengah (Dikmenti) DKI Jakarta.
Kondisi itu terungkap dalam seminar Pelayanan Pendidikan Inklusif ..
249. Fasilitas Pendidikan Anak Cacat,Minim
Kamis,4 Desember 2008 | Berita
Wednesday, 03 December 2008
JAKARTA (SINDO) – Sekolah inklusi yang digencarkan Pemprov DKI Jakarta kurang mengakomodasi hak pendidikan anak cacat. Pasalnya, jumlah sekolah masih minim dan terbatasnya sarana dan prasarana.
Tim Assessment Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dahlena mengatakan, Pemprov DKI memang telah membuka ..
250. Ombudsman Didesak Cek Sekab
Senin,1 Desember 2008 | Berita
Korupsi Empat Kepala Daerah
SEMARANG—Komite Penyelidikan dan Pemberantasan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, izin pemeriksaan untuk empat kepala daerah sudah mendesak dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Koordinator KP2KKN Jateng Jabir Alfaruqi di Semarang me-ngatakan, untuk mendesak keluarnya surat izin ..
