• - +

Artikel

Ombudsman Beri Pengarahan Pada Rapat Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kota Kendari
ARTIKEL • Jum'at, 13/04/2018 • Zerah A. Pasimbong
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara bersama perwakilan OPD Pemkot Kendari (foto by Zerah)

SHARE
Kendari - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara menghadiri rapat evaluasi dan pendampingan penilaian kepatuhan di lingkup Pemerintah Kota Kendari pada tanggal 12 April 2018, bertempat di Ruang Pola, Kantor Walikota Kendari. Hadir sebagai pemateri adalah Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Ahmad Rustan didampingi oleh Plt. Walikota Kendari, Sulkarnain beserta Pj. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Indra Muhammad.

"Kita harus berpandangan positif meskipun nilai kita merah, saya kira kita jangan berkecil hati dan kita mengapresiasi nilai yang diberikan oleh Ombudsman RI. Bagaimana sikap dan komitmen kita setelah nilai ini sehingga kehadiran pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Sultra hari ini mudah-mudahan bisa menjadi awal kita menyamakan persepsi untuk peningkatan pelayanan publik" kata Plt. Walikota Kendari dalam sambutannya.

Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Ahmad Rustan memaparkan mengenai standar pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta gambaran umum terkait pelaksanaan kegiatan penilaian kepatuhan di unit pelayanan publik. Kegiatan ini diikuti oleh 12 OPD Pemerintah Kota Kendari yang menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2017, Pemerintah Kota Kendari hanya mendapatkan nilai 47,80 atau berada di zona kepatuhan rendah (merah). Di akhir kegiatan, Plt. Walikota kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Kendari dan akan melakukan kunjungan ke semua OPD untuk mengevaluasi ketersediaan standar pelayanan publik sesuai dengan paparan yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI. "Saya mulai besok akan berkeliling ke semua OPD pelayanan untuk mengecek standar pelayanan seperti yang telah dipaparkan oleh Ombudsman RI tadi" tutup Sulkarnain.

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara sendiri akan melakukan kegiatan penilaian di 9 (sembilan) Pemerintahan Daerah pada tahun 2018 ini yaitu, di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari, Baubau, Pemerintah Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara, dan Muna. (ZAP)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...