• - +

Artikel

OMBUDSMAN SUMSEL: Parkir di Instansi Pemerintah (Penyelenggaran Pelayanan Publik) itu Gratis
ARTIKEL • Rabu, 16/05/2018 • Hendrico
 
ombudsman RI

SHARE

PALEMBANG - Laporan masyaraskat yang banyak disampaikan ke Ombudsman Sumsel, salah satunya adalah pada Pelaksanaan Pelayanan Publik di unit Pelaksana Teknis Bersama (UPTB) Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang tersebar di Provinsi Sumsel.

"Laporan tersebut menyangkut adanya pungutan tidak resmi misalnya kelebihan pembayaraan pajak yang tidak dikembalikan, biaya tambahan dalam cek fisik kendaraan, pungutan parkir dan lain sebagainya," imbuh Astra gunawan plt Perwakilan Ombudsman RI Sumsel.

Merespon hal itu, Ombudsman segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Rapid Assessment (kajian cepat) yang melibatkan dari berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap ini, Selasa (15/5/2018).

"Salah satu yang menjadi sorotan Ombudsman yaitu pada persoalan pungutan parkir yang ada di SAMSAT I Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 tahun 2010 tentang Pajak Parkir disebutkan bahwa tempat parkir di Kantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dipungut parkir atau gratis. Artinya berdasarkan Perda tersebut harusnya parkir di Samsat I Kota Palembang tersebut gratis, kalaupun mau dibuat berbayar artinya harus ada regulasinya dong," tambah Astra.

Atas permasalahan itu, Kasi STNK, Kompol Andi Kumara mengatakan bahwa pungutan parkir yang ada tersebut bukanlah dari Samsat namun dari pihak keamanan (Satpam) yang ada di sana. Sistemnya suka rela untuk keamanan.

"Untuk regulasinya memang belum ada, namun kami sudah mengusulkan dan saat ini masih dalam proses. Nantinya akan ada SOP nya, kalau sudah ada nanti akan dikasih tau," ujar Andi.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...