• - +

Artikel

Publik Resah, Ombudsman Serahkan LAHP ke PLN ULP Manakarra Terkait Aduan P2TL
ARTIKEL • Jum'at, 08/02/2019 • Ali Akbar
 
Nirwana Natsir, Asisten Bidang PVL Kantor Ombudsman Pwk Sulawesi Barat

SHARE

Mamuju - Setelah melakukan serangkaian proses tindaklanjut, Tim Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada PLN ULP Manakarra.

LAHP Ombudsman RI Sulbar terkait pengaduan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilaporkan pelanggan PLN yang menduga adanya tindakan maladministrasi.

Asisten Ombudsman RI Sulbar Nirwana Natsir mengatakan, kaitannya dengan P2TL tim Ombudsman RI Sulbar telah menerima beberapa pengaduan dari masyarakat. "ini menunjukkan adanya pelanggan yang merasa terganggu atas kedatangan petugas P2TL yang biasa datang ke rumah pelanggan bersama petugas kepolisian," Jelas Nirwana

Keresahan warga bukan tanpa alasan, mereka takut jika tiba-tiba dinyatakan sebagai  pelanggan yang melanggar. Sebagaimana yang dialami pelapor ini. ia merasa tidak pernah melakukan pencurian listrik tapi dinyatakan melanggar dan harus bayar denda puluhan juta rupiah atau sambungan listriknya di putus.

Menurut Nirwana pelaksanaan P2TL sebagaimana Perdir Nomor 88 Tahun 2016 Tentang P2TL, terkesan tidak memberi ruang kepada pelanggan untuk diberikan  peringatan,  sebab tidak semua pelanggan paham tentang aliran  listrik yang masuk rumah mereka.

Sebaiknya PLN melakukan pembinaan kepada pelanggan dan selektif. Tidak langsung melakukan penindakan begitu saja, karena mayoritas masyarakat sebagai pelanggan PLN tidak mengerti tentang kelistrikan.

"Jangankan mencuri listrik dengan colokan listrik saja mereka sangat hati-hati. bahkan kami pernah menerima keluhan warga yang mengaku bingung dan heran sebab dirumahnya dinyatakan terjadi pencurian listrik, padahal menurutnya sejak pemasangan instalasi dan Kwh ia merasa tidak pernah mengutak-atik kabel dirumahnya tapi dinyatakan mencuri listrik dan harus bayar denda puluhan juta kepada PLN," Jelas Nirwana

Saran korektif melalui LAHP Ombudsman RI Sulbar diharapakan menjadi masukan bagi PLN ULP Manakarra untuk mengevaluasi kebijakan khususnya pelaksaan P2TL, sebagai upaya mendorong terwujudnya pelayanan publik yang transparan kepada semua pelanggan PLN. "bahwa banyak konsumen merasa terganggu atas kedatangan petugas P2TL, itu benar. Termasuk kehadiran petugas bersenjata itu memberikan tekanan psikologi bagi masyarakat sebab kehadiran Polisi akan menyita perhatian warga lainnya sehingga terkesan ada tindakan criminal yang terjadi," Tutup Nirwana.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...