• - +

Artikel

Saran Ombudsman Kalimantan Tengah kepada Rektorat Universitas Palangka Raya
ARTIKEL • Jum'at, 10/08/2018 • Meigi Bastiani
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng bersama Wakil Rektor I dan Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) UPR - foto koleksi pribadi Ombudsman Kalteng)

SHARE

Palangka Raya - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berikan saran untuk menunda sementara permintaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibebankan kepada mahasiswa baru tahun 2018 hingga SK Rektor tentang biaya kuliah disahkan.

Tim Ombudsman yang hadir, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng, Thoeseng Asang dan Asisten Ombudsman, Meigi Bastiani diterima langsung oleh Wakil Rektor I bidang Akademik, Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M. Sc dan Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) UPR, Bpk. Dehen Erang, bertempat di Universitas Palangka Raya, Rabu, 8 Agustus 2018.

Kedatangan Ombudsman untuk permintaan klarifikasi secara langsung kepada pihak UPR atas dugaan bahwa pemintaan SPI belum ada regulasinya dan tidak sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 36 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal.

Untuk itu, Ombudsman memberikan saran perbaikan dan UPR menyambut baik saran Ombudsman dan bersedia melaksanakannya.

Prof. Nyoman menja(e)laskan bahwa mereka telah menyiapkan konsep SK Rektor UPR terkait hal ini, hanya saja memang belum di tandatangani Rektor.

"Masukan ini pun diterima oleh pihak rektorat dan mereka bersedia untuk segera menetapkan SK tentang sumbangan biaya kuliah. Tentunya dengan memperhatikan peraturan menteri terkait", jelas Thoeseng.

Lebih lanjut Wakil Rektor I menjelaskan bahwa Rektorat telah membuat rancangan Sumbangan Pengembangan Institusi menjadi tiga jenis dengan besaran sumbangan yang berbeda-beda, yaitu untuk golongan I dan II dengan rentang Rp 1.500.000 sd Rp 2.500.000,-, golongan III dan IV dengan rentang Rp 2.500.000 sd Rp 3.000.000,-, serta golongan V Rp 3.000.000 sd Rp 3.500.000,-. Penentuan golongan disesuaikan besaran UKT yang harus dibayarkan. Namun dalam setiap golongan, mahasiwa diberikan kebebasan untuk memilih rentang besaran sumbangan, sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas.

"Harapan kami UPR segera menetapkan SK terkait biaya kuliah, tentunya dengan berpedoman pada peraturan di atasnya. Hal ini merupakan langkah pencegahan agar terhindar dari adanya praktek pungutan di lingkungan pendidikan", tutup Thoeseng. (PV)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...