lomba poster

Alur Penyelesaian Laporan

Banner

Kalender Kegiatan

February 2016
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5

Agenda Kegiatan

No events

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2759
mod_vvisit_counterYesterday4438
mod_vvisit_counterThis week11638
mod_vvisit_counterLast week25223
mod_vvisit_counterThis month35226
mod_vvisit_counterLast month87238
mod_vvisit_counterAll days3023636

Online (20 minutes ago): 76
Your IP: 54.144.72.150
,
Today: Feb 09, 2016

Who's Online

We have 123 guests online
Banner
Banner
Banner
Banner

e-People ACRC

Banner
Banner

Standar Pelayanan

Banner

Pelayanan Publik 4 Kementerian Berpotensi Dapat Nilai Merah

Selasa, 11 Juni 2013 | 10:31

Jakarta - Dalam rangka Hari Pelayanan Publik Internasional pada 23 Juni mendatang, Ombudsman Republik Indonesia melakukan observasi terhadap 18 kementerian yang memiliki unit pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan.

Hasilnya, sebanyak empat kementerian berpotensi mendapatkan nilai merah dari lembaga negara pengawas pelayanan publik ini. Laporan tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (11/6).

Danang tidak menyebutkan secara mendetail empat kementerian yang berpotensi mendapatkan rapor merah.

Danang menjelaskan pemberian nilai tersebut didasarkan pada hasil temuan observasi yang mengacu pada UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam ketentuan itu, ada sejumlah komponen yang wajib dimiliki unit pelayanan publik namun beberapa komponen tidak dipunyai keempat kementerian tersebut.

Menurut Danang, observasi unit pelayanan perizinan di 18 kementerian tersebut berlangsung selama tiga pekan pada Mei 2013. Landasan hukum dari kegiatan ini adalah UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik harus mengacu pada UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik. Menurut dia, dalam ketentuan itu termaktub sejumlah indikator yang wajib dimiliki unit pelayanan publik.

"Misalnya, ada maklumat pelayanan, standar waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, dan sarana-prasarana serta unit pengaduan," kata Danang.

Saat ini, jelas Danang, temuan observasi itu tengah dalam pengkajian oleh Tim Penelitian dan Pengembangan Ombudsman RI. Pekan kedua Juni 2013, ucap dia, adalah fase finalisasi kajian.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, observasi ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik terhadap UU Nomor 25/2009. Penilaian ini diperlukan lantaran unit pelayanan publik yang patuh akan ketentuan tersebut relatif bersih dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Sebaliknya, unit pelayanan publik yang tidak mematuhi UU Nomor 25/2009 berpotensi dekat dengan perilaku KKN," kata Danang.

Penulis: PR/Rizky Amelia/NAD

Sumber: http://www.beritasatu.com/politik/118903-pelayanan-publik-4-kementerian-berpotensi-dapat-nilai-merah.html

BIRO PPK

Publik TV

Banner

Pencarian

Booklet Maladministrasi

Buku Saku Maladministrasi
Banner