Pelayanan Publik Inklusif

on . Posted in Artikel

OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015—2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yang menempatkan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mematuhi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Peraturan Presiden tersebut salah satunya menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target pencapaian RPJMN.

Melayani Partisipasi Publik (Catatan 17 Tahun Ombudsman Republik Indonesia)

on . Posted in Artikel

Opini oleh Ahmad Fitri Kepala Perwa­kilan Ombudsman RI Provinsi Riau

RIAUPOS.CO - Dalam sebuah dialog publik di kantor Ombudsman RI Perwakilan Riau pada Januari 2017 lalu, penulis memaparkan tentang jumlah laporan masyarakat sepanjang 2016 yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Riau. Laporan yang disampaikan masyarakat terkait dengan adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan peayanan publik.

Pelayanan Publik Milik Kita Semua

on . Posted in Artikel

Oleh : MUHAMMAD SUKRIADI AZIS
(Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat)

Memasuki usia yang ke 17 Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia merupakan usia yang sudah cukup lama, tentunya dengan usia tersebut terbilang sudah cukup dan pantas untuk dianggap sebagai lembaga negara yang telah mengetahui permasalahan terkait pelayanan publik di negeri ini, melalui hari emas Ombudsman Repubik Indonesia Ini kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk memberikan reward atas prestasi – prestasi yang telah di raihnya di atas banyaknya keterbatasan – keterbatasan  yang dimilikinya.

Problem Pelayanan Publik Jambi

on . Posted in Artikel

Oleh: Shopian Hadi

BERGULIRNYA orde reformasi dengan diberlakukannya otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipandang paling mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus paling dekat untuk melayani rakyat.  Namun dibalik semangat otonomi daerah, kinerja pemerintah daerah masih jauh dari melayani rakyat. Tidak terkecuali di provinsi Jambi, banyaknya keluhan pelayanan publik yang diberitakan media massa, seperti jalan maupun jembatan yang bertahun-tahun rusak, sekolah rusak, hingga pungli dan warga miskin tidak mendapat Raskin, menjadi salah satu indikator nyata.

Kepala Daerah Jangan Terdakwa

on . Posted in Artikel

Prof Amzulian Rifai PhD

Ketua Ombudsman RI

 

SEBAGAIMANA juga publik terkait status terdakwa gubernur DKI yang tetap aktif, pendapat para anggota Ombudsman RI juga terbelah. Itu sebabnya tidak dikeluarkan pendapat atas nama lembaga setidaknya hingga pelaksanaan pilkada. Namun, setelahnya setiap anggota dapat mengemukakan pemikirannya secara terbuka.

Ombudsman mengundang menteri dalam negeri pada Kamis, 16 Februari 2016, sehari setelah hari pencoblosan untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Mendagri beserta Dirjen OTDA responsif, hadir langsung. Bagaimanapun polemik soal ini akhirnya gubernurlah sebagai eksekutornya.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.