Perayaan HUT ke-17: Ombudsman Beri Apresiasi Pelaksana Pelayanan

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia, pada hari ini, 10 Maret, genap berusia 17 tahun. Pada perayaan hari jadinya, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaksana pelayanan yang telah menunjukkan dedikasinya secara langsung kepada masyarakat. Untuk pemberian apresiasi itu, Ombudsman RI menerjunkan tim ke dua titik: Stasiun Manggarai dan Pintu Air Manggarai.

Stasiun Manggarai dipilih menjadi obyek pemberian apresiasi karena titik ini tidak pernah sepi dari masyarakat pengguna pelayanan. Selain menjadi salah satu titik transit, Stasiun Manggarai dikenal dengan pengguna Commuter Line yang membludak pada pagi dan malam hari. Kondisi ini jelas membutuhkan para pelaksana pelayanan yang solid dan gigih. Atas dasar itu, apresiasi bagi para pelaksana pelayanan di Stasiun Manggarai perlu dilakukan.

Penganugerahan Predikat Kepatuhan sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peresmian Kode Akses (Call Center) 137 Ombudsman RI

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers

Jakarta 7 Desember 2016


Penganugerahan Predikat Kepatuhan sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peresmian Kode Akses (Call Center) 137 Ombudsman RI


Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik pada hari ini menyelenggarakan penganugerahan Predikat Kepatuhan sekaligus meresmikan Call Center 137 bagi Ombudsman RI.

Pemberian Predikat Kepatuhan yang telah diselengggarakan oleh Ombudsman RI sejak tahun 2013 hingga pada hari ini dihadiri oleh seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah kota.

Banyak Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik KTP-el

on . Posted in Siaran Pers

“KTP-el merupakan hak bagi seluruh warga negara, karena kunci dari akses layanan publik ”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperbaiki pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el. Pemberian Rekomendasi ini merupakan tindaklanjut dari ditemukannya banyak penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik KTP-el di 34 Provinsi. Temuan ini merupakan hasil dari investigasi atas inisiatif sendiri dengan melakukan kunjungan, observasi, wawancara dan mistery shoping di layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di 34 Provinsi.

Untuk Jakarta yang Terbuka dan Bebas Maladministrasi

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers
Selasa, 1 November 2016

Untuk Jakarta yang Terbuka dan Bebas Maladministrasi

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) bersama Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar Pengukuhan Komitmen Bersama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menjelaskan acara ini diadakan untuk mendorong komitmen para pasangan Calon Gubernur/Calon wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 ini. “Jika salah satu pasangan Cagub dan Cawagub ini terpilih kelak, maka diharapkan mereka dapat menjalankan roda tata-kelola Pemerintahan di DKI Jakarta yang clean and good governance, transparan, akuntabel serta tertib bebas dari maladministrasi,” katanya di Jakarta, Selasa (1/11).

Ombudsman Sarankan Presiden Tunda Revisi PP Telekomunikasi

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS

Kamis, 20 Oktober 2016

Pada tanggal 18 Oktober2016, Ombudsman RI telah telah menyampaikan saran kepada Presiden RI untuk menunda pengesahan rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya Ombudsman RI sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Ombudsman berwenang:
a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang- undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.