logo12

PRAKTEK MALADMINISTRASI YANG TERUS BERULANG DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2017

on . Posted in Siaran Pers

PRESS RELEASE

Hasil pemantauan PPDB oleh Ombudsman RI tahun 2017, menemukan  maladministrasi dengan modus operandi yang sama dan terus berulang setiap tahunnya. Selain itu, ditemukan maladministrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Diantaranya  aturan dan petunjuk teknis (Pergub/PerBup/PerWal/Juknis) tidak mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan bahkan peraturan pelaksanaannya yang tidak jelas sehingga menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dalam PPDB

Siaran Pers: Kelalaian dan Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap Humprey Ejike Jefferson tergolong tindakan maladministrasi

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, setelah melakukan kajian terhadap laporan ini, Ombudsman RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan terhadap Humprey Ejike Jefferson dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Pertama, pelaksanaan eksekusi mati seharusnya tidak dilaksanakan (ditunda), mengingat Terpidana Mati sedang mengajukan permohonan grasi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, kedua tidak diteruskannya permohonan Peninjauan Kembali kedua Humprey Ejike Jefferson ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukan bahwa adanya perbedaan perlakukan (diskriminasi) diantara para Terpidana Mati, karena Mahkamah Agung menerima berkas Peninjauan Kembali kedua atas nama Eugene Ape dan Zulfiqar Ali yang terakhir penolakan Peninjauan Kembali dan tidak digunakannya hak grasi oleh Humprey Ejike Jefferson seharusnya dapat segera ditindaklanjuti dengan melaksanakan eksekusi.

Siaran Pers: Pelantikan Rektor Universitas Halu Oleo Rentan Maladministrasi

on . Posted in Siaran Pers

Jakarta- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia diduga melakukan maladministrasi setelah melantik Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara, Dr. Muhammad Zamrun Firihu, M.Si., M.Sc., pada Selasa (18/7/2017) yang tersangkut masalah plagiat karya ilmiah. Ombudsman Republik Indonesia pun meminta Kemenristek Dikti RI untuk menjelaskan secara rinci hasil investigasi dugaan penjiplakan tersebut karena adanya bukti kuat bahwa dugaan plagiarisme itu nyata.

Dugaan plagiat ini mencuat setelah sebanyak 30 Guru Besar dari UHO melaporkan hal tersebut kepada Kemenristek Dikti dan Ombudsman RI. Dari bukti fisik berupa hasil analisis karya-karya ilmiah yang dilampirkan para Guru Besar, terdapat dugaan plagiat dalam karya Dr. Muhammad Zamrun Firihu, I Nyoman Sudiana, dan Seitaro Mitsudo (2016) yang berjudul “Microwave Enhanced Sintering Mechanism in Alumina Ceramic Sintering Experiments”, yang dimuat dalam jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016.

Temuan Ombudsman RI Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers

Selasa, 11 juli 2017

Jakarta – Penyalahgunaan Narkoba yang semakin meluas di Indonesia menjadikan Narkoba menjadi musuh bersama, peredaran narkotika tidak hanya di kota besar namun sampai kota kecil, bahkan telah masuk ke pelosok desa. Tindakan memenjarakan penyalahguna/pecandu tanpa mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial mengakibatkam penyalahguna/pecandu masih mengulangi perbuatannya karena penyakitnya belum pulih. Oleh karena itu Ombudsman RI melaksanakan kajian mengenai Penyelenggaran Pelayanan Publik Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Melalui Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

 

Siaran Pers: Potret Malaadministrasi Penanganan Kasus KDRT, Ombudsman RI Beri Saran

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers - Ombudsman RI
Senin, 19 Juni 2017

“Potret Maladministrasi Penanganan Kasus KDRT, Ombudsman RI Beri Saran"

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 1 Tahun 2010 sebagai dasar dalam penanganan kasus KDRT melalui Standar Pelayanan minimal (SPM), belum efektif. Diskriminasi pengadu, terabaikannya jaminan keselamatan bagi korban dan saksi korban, terbatasnya waktu dalam mengadukan kasus KDRT, hingga lemahnya koordinasi penyelesaian kasus KDRT pada lembaga terkait yaitu P2TP2A, unit PPA Kepolisian, Kemensos, KPPPA dan Peradilan Agama.

Artikel Ombudsman