logo12

Efektifkah “Saber Pungli” dan “OTT” dalam menciptakan kemudahan berusaha?

on . Posted in Siaran Pers

OMBUDSMAN BICARA EASE OF DOING BUSINESS
Efektifkah “Saber Pungli” dan “OTT” dalam menciptakan kemudahan berusaha?

Raihan ranking ke-91 Indonesia dalam Survei The Ease Of Doing Business oleh World Bank patut ditelisik. Upaya program pemberantasan korupsi yang kerap digencarkan oleh Pemerintah, Saber Pungli, Korsupgah, operasi tangkap tangan (OTT) dan lainnya, sudahkah dinilai efektif dalam menjamin iklim kemudahan berusaha untuk mendongkrak citra negara?

JAKARTA - Survei The Ease of Doing Business oleh World Bank tahun 2017 menempatkan Indonesia di peringkat ke-91, naik 15 peringkat dibanding tahun sebelumnya dengan posisi 106 dari jumlah keseluruhan 189 negara yang disurvei. Obyek yang disurvei adalah PTSP Kota Surabaya dan PTSP DKI Jakarta. Sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima pengaduan dari masyarakat, tren pengaduan 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah (42%) dan substansi pengaduan sektor perizinan memperoleh peringkat 3 teratas.

Siaran Pers: Hasil Investigasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah

on . Posted in Siaran Pers

Mengapa bencana First Travel yang memakan korban puluhan ribu orang calon jemaah umrah terjadi? Sampai kapan bencana itu akan berakhir? Investigasi Ombudsman RI atas tatakelola Umrah melibatkan banyak pihak, dan jika tidak ada perubahan tatakelola secara baik maka bencana First Travel bukan yang terakhir. ORI menghadirkan Menteri Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM serta Kabareskrim untuk mendiskusikan hasil temuan investigasi tersebut.

Mencegah Berlarutnya Permasalahan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017

on . Posted in Siaran Pers

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers – Ombudsman RI
Jumat, 15 September 2017

“Mencegah Berlarutnya Permasalahan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017”

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 60 Kementerian/Lembaga serta 1 Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2017. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut dirasa perlu, untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan CPNS tersebut.

Siaran Pers: Ombudsman RI Adakan Diskusi Terkait Polemik Pembangunan Proyek Kota Baru Meikarta

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers

Selasa, 22 Agustus 2017

Ombudsman RI Adakan Diskusi Terkait Polemik Pembangunan Proyek Kota Baru Meikarta.

Jakarta - Proyek pembangunan Kota Baru Meikarta merupakan konsep kota modern dengan total investasi sebesar Rp 278 Triliyun. Proyek ini diproyeksikan menjadi kota modern yang infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara, namun pada pembangunannya proyek ini menuai kontroversi.

Ombudsman RI mengadakan diskusi terbuka terkait polemik pembangunan proyek kota baru Meikarta Selasa (22/08/2017). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI) dan Adrianus Meliala (Anggota ombudsman RI) dengan peserta Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi,dan OJK yang datang setelah acara selesai yang kemudian menyampaikan masukan ke Ombudsman RI.

PRAKTEK MALADMINISTRASI YANG TERUS BERULANG DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2017

on . Posted in Siaran Pers

PRESS RELEASE

Hasil pemantauan PPDB oleh Ombudsman RI tahun 2017, menemukan  maladministrasi dengan modus operandi yang sama dan terus berulang setiap tahunnya. Selain itu, ditemukan maladministrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di antaranya  aturan dan petunjuk teknis (Pergub/PerBup/PerWal/Juknis) tidak mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan bahkan peraturan pelaksanaannya yang tidak jelas sehingga menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dalam PPDB

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia,  melakukan pemantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2017/2018, terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekolah sejenis yang sederajat secara nasional. Pemantauan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dirasa perlu, mengingat PPDB merupakan pintu awal dimulainya proses pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Adapun pemantauan PPDB tahun 2017 dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh Provinsi di Indonesia.

Artikel Ombudsman