Untuk Jakarta yang Terbuka dan Bebas Maladministrasi

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers
Selasa, 1 November 2016

Untuk Jakarta yang Terbuka dan Bebas Maladministrasi

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) bersama Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar Pengukuhan Komitmen Bersama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menjelaskan acara ini diadakan untuk mendorong komitmen para pasangan Calon Gubernur/Calon wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 ini. “Jika salah satu pasangan Cagub dan Cawagub ini terpilih kelak, maka diharapkan mereka dapat menjalankan roda tata-kelola Pemerintahan di DKI Jakarta yang clean and good governance, transparan, akuntabel serta tertib bebas dari maladministrasi,” katanya di Jakarta, Selasa (1/11).

Di samping itu, acara ini juga bertujuan untuk mempersiapkan partisipasi publik seluas-luasnya serta terlibat aktif dalam pembangunan berkelanjutan di Pemerintahan DKI Jakarta. Melalui program pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang transparan, akuntabel serta dalam mengelola SDM Birokrasi dan sumber daya alam DKI Jakarta yang tertib administrasi.

“Harapan kita layanan publik di berbagai sektor DKI Jakarta ini dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan layanan publik yang berkualitas, adil dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat luas,” tutup Amzulian.

Acara ini dihadiri oleh pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Cawagub nomor urut 2 Sandiaga Uno, Pimpinan Ombudsman RI, Pimpinan Komisi Informasi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Unsur Pemerintah, Partai Politik Pendukung, Tim Pemenangan Paslon, dan Penyelenggara Pemilu (KPU RI/Bawaslu RI/DKPP/ BAWASLU DKI Jakarta), dan KPI DKI Jakarta.

Para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga menyampaikan program mereka dalam mendorong Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi, sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. (Humas ORI)

Tags: Ombudsman Republik Indonesia bebas maladministrasi pilkada 2017

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.