logo12

Hasil Investigasi Ombudsman: Penataan PKL Rawan Praktik Maladministrasi

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA- Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta rawan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pembiaran baik yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja, maupun oknum di Kelurahan dan Kecamatan setempat. Hal ini terungkap dari hasil investigasi Ombudsman RI mengenai dugaan maladministrasi dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Iklim Kemudahan Berusaha

on . Posted in Siaran Pers


The Ease Of Doing Business - Perbandingan Tahun 2016 Dan 2017
Kontribusi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Iklim Kemudahan Berusaha.

Pada tahun 2015 Ombudsman RI menerima laporan masyarakat yang menyangkut dunia usaha (perizinan, listrik, penanaman modal, dan sebagainya), sejumlah 1749 laporan, tahun 2016 sejumlah 2026 laporan, sedangkan tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober trend jumlah laporan mngenenai dunia usaha menurun yakni sejumlah 1451 laporan masyarakat, dengan jumlah tersebut Ombudsman RI menilai adanya maladministrasi dalam pelayanan publik yang menyangkut dunia usaha masih sangat tinggi walau ada kecenderungan menurun.

Ombudsman RI Minta Klarifikasi Gubernur BI dan KemenPUPR, “SEPEKAN UANG ELEKTRONIK DI GERBANG TOL”

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA –  Ombudsman Republik Indonesia,  meminta klarifikasi kepada Gubernur BI dan KemenPUPR terkait penggunaan uang elektronik di gerbang tol.  Dipimpin oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty SP, ME, serta dihadiri Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih,  Deputi Gubernur BI, Sugeng dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawijaya.
 
Endra menjelaskan Mata uang di Indonesia yaitu rupiah, wajib digunakan dalam transaksi baik secara tunai dan non-tunai dengan kebijakan  agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Namun diketemukan bahwa di daerah perbatasan masih beredar uang asing, BI bekerjasama dengan perbankan untuk investasi ATM dan Money Changer maka BI mendorong menggunakan uang elektronik.
 

Efektifkah “Saber Pungli” dan “OTT” dalam menciptakan kemudahan berusaha?

on . Posted in Siaran Pers

OMBUDSMAN BICARA EASE OF DOING BUSINESS
Efektifkah “Saber Pungli” dan “OTT” dalam menciptakan kemudahan berusaha?

Raihan ranking ke-91 Indonesia dalam Survei The Ease Of Doing Business oleh World Bank patut ditelisik. Upaya program pemberantasan korupsi yang kerap digencarkan oleh Pemerintah, Saber Pungli, Korsupgah, operasi tangkap tangan (OTT) dan lainnya, sudahkah dinilai efektif dalam menjamin iklim kemudahan berusaha untuk mendongkrak citra negara?

JAKARTA - Survei The Ease of Doing Business oleh World Bank tahun 2017 menempatkan Indonesia di peringkat ke-91, naik 15 peringkat dibanding tahun sebelumnya dengan posisi 106 dari jumlah keseluruhan 189 negara yang disurvei. Obyek yang disurvei adalah PTSP Kota Surabaya dan PTSP DKI Jakarta. Sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima pengaduan dari masyarakat, tren pengaduan 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah (42%) dan substansi pengaduan sektor perizinan memperoleh peringkat 3 teratas.

Siaran Pers: Hasil Investigasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah

on . Posted in Siaran Pers

Mengapa bencana First Travel yang memakan korban puluhan ribu orang calon jemaah umrah terjadi? Sampai kapan bencana itu akan berakhir? Investigasi Ombudsman RI atas tatakelola Umrah melibatkan banyak pihak, dan jika tidak ada perubahan tatakelola secara baik maka bencana First Travel bukan yang terakhir. ORI menghadirkan Menteri Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM serta Kabareskrim untuk mendiskusikan hasil temuan investigasi tersebut.

Artikel Ombudsman