1. Apa itu Ombudsman?

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, serta badan swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran dan belanja daerah.

2. Apa dasar hukum yang menaungi Ombudsman Republik Indonesia?

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Apa status kelembagaan Ombudsman?

a. Ombudsman adalah Lembaga Negara yang bersifat Mandiri/Independen
b. Tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya.
c. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

4. Berapa orang jumlah pimpinan Ombudsman?

Ombudsman terdiri atas:
a. Seorang ketua merangkap anggota
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
c. Tujuh orang anggota

5. Tugas dan fungsi Ombudsman?

Tugas:
a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
b. Melakukan pemeriksaan substansi laporan
c. Menindaklanjuti laporan
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadapa dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga perintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
f. Membangun jaringan kerja
g. Melakukan upaya pencegahan maladministasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Fungsi:

Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Seperti :
a. Badan Petanahan Nasional
b. Kepolisian
c. Kejaksaan
d. Pengadilan
e. Pemerintah Daerah
f. Rumah Sakit Umum
g. Lembaga Pendidikan Negeri
h. Dan penyelenggaran pelayanan publik lainnya

6. Apa saja kewenangan Ombudsman?

a. Meminta keterangan/penjelasan/klarifikasi, memeriksa keputusan/ dokumen terkait dengan laporan.
b. Memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan/ klarifikasi.
c. Melakukan mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
d. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi/ rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
e. Mengumumkan/ publikasi hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
f. Memberi saran kepada Presiden/ Kepala Daerah/ Pimpinan Penyelenggara lain, guna perbaikan/ penyempurnaan organisasi atau prosedur pelayanan publik.
g. Memberi saran kepada DPR/D atau Presiden/ Kepala Daerah guna penyempurnaan/perubahan perundang-undangan dalam rangka mencegah maladministrasi.

7. Apa saja kewenangan lain yang dimiliki?

a. Ombudsman dapat memanggil paksa Terlapor/saksi (apabila setelah 3x dipanggil tidak memenuhi panggilan).
b. Ombudsman dapat melakukan ajudikasi khusus dalam hal penyelesaian ganti rugi pelayanan publik (UU 25/ 2009)
c. Ombudsman diberi hak imunitas (dalam melaksanakan tugas Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan)

8. Apa itu maladministrasi?

Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

9. Apa saja jenis maladministrasi?

a. Penundaan berlarut
b. Tidak memberikan pelayanan
c. Tidak kompeten
d. Penyalahgunaan wewenang
e. Permintaan imbalan berupa uang dsb
f. Penyimpangan prosedur
g. Bertindak tidak layak/tidak patut
h. Berpihak
i. Konflik kepentingan
j. Diskriminasi

10. Apa itu pelayanan publik?

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti pelayanan pembuatan Sertifikat, SIM, Akte kelahiran, KTP, Ijin usaha, dan lain-lain.
Penyelenggaraaan pelayanan publik ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

11. Bagaimana cara menyampaikan laporan ke Ombudsman?

Bagi masyarakat yang mengalami masalah dengan pelayanan publik dapat menyampaikan laporan dengan cara:
a. Datang langsung ke kantor Ombudsman atau kantor perwakilan Ombudsman
(alamat kantor terlampir)
b. Melalui telepon (Ombudsman RI Pusat: 021-52960894/95)
c. Email (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)
d. Website (www.ombudsman.go.id)
e. Faksimili (Ombudsman RI Pusat: 021-52960904/05)

12. Apa saja syarat-syarat laporan yang disampaikan ke Ombudsman?

a. Identitas diri (KTP)
b. uraian laporan secara rinci dan jelas disertai dengan data pendukung yang memadai
c. Sudah menyampaikan laporan kepada intansi yang dilaporkan/atasannya tapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya
d. Laporan yang dikeluhkan belum lewat 2 tahun.

13. Di mana saja Kantor Ombudsman berada?

Kantor Ombudsman berada di 33 provinsi di luar provinsi baru Kalimantan Utara.
(alamat kantor dapat dilihat pada menu masing-masing perwakilan)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker