Keluhkan Anggaran Dipotong, Ombudsman Butuh Anggaran Rp 300 Juta Sekali Investigasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ombudsman RI mengeluhkan adanya pemotongan anggaran akibat perubahan APBN.
Padahal, Ombudsman membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan 33 kantor perwakilan dan biaya untuk investigasi.
Ketua Obdusman RI Amzulian Rivai mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan banyak investigasi karena keterbatasan anggaran.
Untuk satu investigasi saja, Ombudsman membutuhkan uang sekitar Rp 300 juta.
"Mungkin investigasi itu tergantung berapa luas. Misalnya kita pernah investigasi soal Transjakarta. Itu kan sampai sekitar dua ratus sampai tiga ratus juta," kata Amzulian di kantornya, Jakarta, Jumat (5/1/2017).
Amzulian mengungkapkan pihaknya hanya bisa melakukan investigasi sebanyak enam kali dalam setahun dan itu sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar.
Jumlah tersebut dinilai terlalu kecil karena persoalan di Indonesia sangat banyak.
"Kami ingin dong lakukan investigasi. Itu kita baru bicara nasional, bagaimana dengan di daerah? persoalan pertambangan, itu kan mesti di dalami. Nggak bisa dong kita pakai ilmu kirologi, pakai kira-kira. Kita (harus) turun ke lapangan," beber Amzulian.
Investigasi Ombudsman yang cukup menyita perhatian publik adalah terkait penataan dan penertiban padagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta di tujuh titik yakni di Tanah Abang, Stasiun Tebet, Stasium Jatinegara, Stasiun Manggarai, Setiabudi, Ambassador, dan Imperium.
Dari investigasi tersebut, Ombudsman menemukan fakta adanya penataan PKL yang rawan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar dan pembiaran.
Investigasi tersebut telah diramu menjadi rekomendasi kepada Pemerintah DKI Jakarta namun tidak dilaksanakan.
Pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp 155,128 miliar pada tahun lalu. Sementara tahun 2018, anggaran Ombudsman RI turun menjadi Rp 148,125 miliar.
Selain di pusat, anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai 33 perwakilan.
Ombudsman kini memiliki pegawai sekitar 700 orang.
