• - +

Pengumuman

Seminar Internasional Kamis, 21/02/2019
Sekilas tentang Seminar Internasional dalam Rangka Hari Jadi...


Sangat mudah menemukan orang berbicara tentang disruption (Gangguan). Disrupsi tampaknya menjadi jargon sangat populer yang mungkin mengalahkan "globalisasi", "demokrasi" atau "internet" dalam hal popularitas. Namun, apakah kita sepenuhnya memahami apa sebenarnya arti 'disrupsi'? Dengan disrupsi yang terjadi di bidang pelayanan publik, apakah kita cukup jelas mengapa orang sekarang bergumam atau bahkan menggerutu terkait kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di era disrupsi ini?

 

Sederhananya, disrupsi mengacu pada situasi di mana situasi sebelumnya tidak dapat dilanjutkan atau harus dihilangkan. Situasi sebelumnya tampaknya sudah ketinggalan zaman dan sangat kerdil karena kemajuan teknologi. Hal ini diperburuk dengan situasi baru yang menggantikan yang lama, karena sebenarnya belum siap atau sepenuhnya disiapkan oleh penyelenggara pelayanan publik yang ada. Cara kerja kuno dan sikap "bisnis seperti biasa" masih lazim dan mudah dilihat pada pelayanan publik di Indonesia.

 

Ombudsman Republik Indonesia, sebagai pengawas pelayanan publik sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2016 s.d. 2018 telah menerima sebanyak 27.345 pengaduan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peringkat tiga besar dugaan maladministrasi yang diterima adalah 'Penundaan berlarut' (undue delay), 'penyimpangan prosedur' dan 'tidak memberikan pelayanan'. Sementara peringkat tiga besar instansi pelayanan publik yang banyak dikeluhkan adalah Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kementerian Pertanahan (BPN/ATR).

 

Seminar internasional yang juga didukung oleh Department Of Foreign Affairs and Trade (DFAT)  Australia ini bertujuan untuk membahas topik di atas dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang diadakan oleh birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama. Disrupsi ada di mana-mana dan, seperti halnya tsunami, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi. Jika di Indonesia Ombudsman RI berperan sebagai pengawas pelayanan publik, namun di beberapa negara tetangga, kewenangan Ombudsman tidak hanya dalam rangka mengawas pelayanan publik namun juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga untuk perlindungan hak asasi manusia. Maka seminar ini juga mendorong beberapa pembicara baik dari dalam maupun luar negeri untuk membahas berbagai solusi untuk mengatasi tantangan atas disrupsi di berbagai bidang pelayanan publik di Indonesia.



Loading...
Loading...