Defisit Anggaran Jangan Ganggu Pelayanan Publik
Batam Kota - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta agar defisit anggaran yang dialami pemerintah kota batam tidak berpengaruh, apalagi sampai berpengaruh pada pelayanan publik. Pelayanan prima harus tetap dilakukan secara optimal terutama dibidang kesehatan, kependudukan, dan pendidikan.
"Pelayanan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak boleh terkendala. Defisitnya anggaran tidak boleh menjadi masalah," ungkap Bpk. Lagat Parroha Patar Siadari, SE., M.H (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau). Lagat mengatakan, saat ini ada beberapa pengaduan masyarakat di Batam terkait keuangan di instansi pemerintahan. Ia mencontohkan pembayaran gaji di RSUD Embung Fatimah yang sempat bermasalah. "Nah logikanya bagaimana mungkin mereka (pegawai kesehatan) bisa melakukan pelayanan maksimal kalau memang mereka tidak gajian", ujarnya.
Menurutnya, dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang ini, maka penting memberikan perhatian kepada pegawai terutama di bidang kesehatan. Termasuk anggaran yang memadai di rumah sakit. "Selama ini saya tidak tahu kalau obat di rumah sakit pernah habis. Padahal, sebenarnya apapun ceritanya yang namanya rumah sakit tipe B pun tak boleh obat habis," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengatakan selama ini sudah banyak kejanggalan yang ditemukan di RSUD. Termasuk persediaan obat yang sempat habis, padahal RSUD Embung Fatimah sudah masuk tipe B. "Kalau setahu saya, yang namanya tipe B, obat itu tidak akan pernah habis. Jadi lucu saja menurut saya di Batam," tuturnya.
Sebelumnya, Walikota Batam Muhammad Rudi menegaskan defisit anggaran yang terjadi di Pemko Batam tidak akan berpengaruh terhadap proyek atau kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat. "Jadi tegas saya katakan bahwa proyek yang langsung menyentuh ke masyarakat akan tetap lanjut," terangnya.
