Ombudsman Kembali Diminta Kawal Seleksi CPNS Kemenkum HAM
KBRN, Palangka Raya: Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah kembali meminta Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk mengawal tahapan seleksi penerimaan CPNS Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Provinsi Kalteng.
Pihak Kemenkum HAM Provinsi Kalteng yang diwakili oleh Khudloifah yang merupakan panitia penyelenggara CPNS di Kemenkum HAM Kalteng bertemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Thoeseng T.T Asang, pada Rabu (26/09/2018). Khudloifah menyampaikan bahwa permohonan pengawalan ini merupakan perintah langsung dari pusat.
Panitia menyampaikan bahwa pelaksanaan CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM telah dibuka melalui penaftaran secara Online pada tanggal 19 September 2018. "Terdapat beberapa formasi baik dari tingkat SMA maupun S-1 yang diperlukan untuk di Kalimantan Tengah" jelas Khudloifah. Tahapan seleksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pelaksanaan tahapan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM ini akan berakhir pada bulan November.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyambut baik permohonan pengawalan pelaksanaan CPNS ini. "Sebenarnya Ombudsman tanpa diminta pun akan tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya seleksi CPNS, karena pengawasan adalah tugas yang melekat pada kami," ucap Thoeseng.Â
Seperti pada tahun sebelumnya, Ombudsman Kalteng berdasarkan memo dari Ketua Ombudsman RI untuk melakukan pemantauan dan pendampingan pengelenggaraan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2017. "Artinya, ini adalah kali kedua Ombudsman akan secara langsung memantau pelaksanaan CPNS di Kemekum HAM Kalteng," tambah Thoeseng.
Pada pelaksanaan CPNS Kemenkum HAM tahun sebelumnya, Ombudsman menilai untuk pelaksanaan di wilayah Kalimantan tengah berjalan dengan lancar. Ombudsman membantu Kanwil Kemenkum HAM Kalteng dalam penyampaian informasi maupun penyampaian keluhan/ pengaduan dari masyarakat dengan membuka posko pengaduan Ombudsman. Thoeseng berharap pelaksanaan CPNS di tingkat Kementerian khususnya Kementerian Hukum dan HAM bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun ini juga melaksanakan penerimaan CPNS.
