• - +

Kabar Perwakilan

Pengelolaan Parkir Masih Tumpang Tindih
PERWAKILAN: RIAU • Jum'at, 13/04/2018 •
 

SHARE

Meningkatnya kunjungan wisata dan tingginya volume kendaraan di objek wisata Kota Padang sejak tiga tahun terakhir, tidak berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas parkir dan fasilitas transportasi publik yang memadai. Bahkan selama ini terjadi tumpang tindih pengelolaan parkir di sejumlah tempat wisata.

Berdasarkan data Ombudsman Perwakilan Wilayah Sumbar, ada tujuh lokasi parkir yang berada di tujuh obyek wisata yang ada di Kota Padang. Antara lain, Kawasan Pantai Padang, Kawasan Pantai Aiamih, Gunung Padang, GOR H Agus Salim, Pasir Jambak, Jembatan Siti Nurbaya, dan Kawasan Pantai Pasir Putih.

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema Penyelenggaraan Layanan Parkir di Kawasan Wisata Kota Padang yang dilaksanakan oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar, di salah satu kafe kawasan GOR H Agus Salim, kemarin (12/4).

Dalam FGD pertama kalinya tentang parkir ini turut dihadiri perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang, Dinas Perhubungan Padang, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Perkumpulan Integritas dan Kelompok Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Parkir.

"Ini baru FGD, dari rencana kajian layanan penyelenggaraan pengelolaan parkir di objek wisata Kota Padang. Kami juga undang komunitas dan pengelola parkir, untuk mengumpulkan data. Meski hasil belum ada, namun arahnya sudah nampak hipotesa yang bisa dipertajam," ujar Plt Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi.

Meskipun tarif parkir di kawasan wisata sudah diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tetapi praktek pungutan liar (pungli) parkir di kawasan wisata tetap saja terjadi.

Selain itu, Pemko Padang belum memiliki sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi juru parkir liar yang memanfaatkan sisi jalan sebagai lokasi parkir dan memungut bayaran dari pemilik kendaraan.

Misalnya, soal regulasi melalui Perda, ternyata dari FGD tersebut pihaknya mengetahui bahwa penyelenggara parkir di Kota Padang tidak hanya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, melainkan juga dikelola oleh dinas-dinas dan lembaga lain yang tidak jelas mekanisme kontraknya seperti apa. "Hal itu, berpotensi mal administrasi, kami akan pertajam terus datanya," ujarnya.

Selain itu, jelas Adel, dalam FGD tersebut pihaknya juga belum bisa memberikan saran kepada Pemko Padang terkait penyelanggara dan pengelolaan parkir. Namun pihaknya berjanji akan memberikan solusi paling lambat 2 bulan ke depan. "Karena FGD ini kita mendengar semua pandangan dan mengumpulkan data dari peserta yang hadir dalam ini," ulasnya.

Adel berharap, langkah FGD yang diadakan Ombudsman Sumbar menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu pengelolaan dan penataan parkir di Padang, terutama parkir di kawasan objek pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Plh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Padang, Bastiar mengatakan dari tujuh kawasan wisata di Kota Padang, pihaknya hanya mengelola parkir di kawasan wisata di Pantai Padang. Dan uang retribusi dari kawasan parkir di Pantai Padang itu langsung masuk ke rekening Dinas Perhubungan.

"Melalui FGD ini, semua persoalan terkait parkir dapat lebih jelas. Selama ini, dalam pengelolaan kawasan parkir terjadi tumpang tindih karena aturan yang ada belum sempurna. Insya Allah setelah ada FGD ini, masing-masing pihak menemukan solusi jitu dalam mengelola kawasan parkir khususnya di tempat-tempat wisata," katanya. (*)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...