Komisi II DPR RI ke Jawa Tengah, apresiasi dan memberikan dukungan terhadap Ombudsman RI
Semarang- Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dikunjungi Komisi II DPR RI (15/5) dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah atas pelayanan publik di Jawa Tengah.
Komisi II DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria didampingi Wakil Ketua Komisi II dan 10 anggota Komisi II DPR RI diterima di ruang rapat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Sabarudin Hulu, menyampaikan mengenai pelayanan publik di Jawa Tengah, pengaduan maladministrasi, Pemkab/kota yang belum dan telah memenuhi komponen Standar Pelayanan Publik sesuai hasil survei Ombudsman, serta pengawasan pelayanan publik.
"Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi pada tahun 2018 berjumlah 169 Laporan Masyarakat, dan yang mengakses layanan Ombudman RI Jawa Tengah melalui telpon, email, media sosial, datang langsung, surat tembusan berjumlah berkisar 1000 orang. Paling tinggi layanan publik yang dilaporkan terkait pelayanan agraria/pertanahan, pelayanan kepolisian, pemerintah desa. Sementara substansi maladminiatrasi terbanyak dilaporkan yakni penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak melayani. Instansi paling banyak dilaporkan yakni pelayanan pemerintah daerah dan kepolisian," tambah Sabarudin Hulu.
Tantangan Ombudsman RI Perwakilan Jateng yakni anggaran yang belum memadai karena luas wilayah pengawasan terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi, ditambah Kementerian/Lembaga dan BUMN/BUMD. Demikian juga jumlah Sumber Daya Manusia yang belum memadai.
Wakil Ketua Komisi II, Hj. Nihayatul Wafiroh, mengapresiasi pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah meskipun belum banyak masyarakat yang mengenal Ombudsman dan Sumber Daya Manusia Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih jauh dari ideal.
Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, menyampaikan bahwa anggaran Ombudsman RI setiap tahun terjadi perubahan, anggarannya turun bukan bertambah. Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Perwakilan Ombudsman RI terdiri dari 5 sampai 6 Orang Asisten Ombudsman, sementara jumlah laporan masyarakat yang meningkat dan wilayah pengawasan yang luas. Demikian juga kantor perwakilan Ombudsman yang belum permanen, masih sewa setiap tahun. Apabila kantor pindah setiap tahun, ini juga menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan Ombudsman RI.
"Tentu, diperlukan dukungan dari Pemerintah dan Komisi II DPR RI terhadap lembaga pengawasan pelayanan publik," tambah Alvin Lie.
Anggota DPR RI Komisi II yang berkunjung ke Ombudsman RI Perwakilan Jateng, memberikan dukungan kepada Ombudsman Republik Indonesia, dan berharap Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan sosialisasi ke publik terkait tupoksi Ombudsman RI dan melakukan investigasi inisiatif guna mencegah maladministrasi. Firman Subagyo Anggota DPR RI/Fraksi Golkar menyampaikan bahwa Ombudsman RI harusnya sama seperti Ombudsman di Australia, bahkan seharusnya posisi Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mencegah Korupsi. Sebagai komitmen Komisi II DPR RI, akan dilakukan rapat di DPR dalam waktu dekat terkait hasil kunjungan di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan dilanjutkan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, didampingi oleh Alvin Lie, Anggota Ombudsman RI dan Sabarudin Hulu, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman R Perwakilan Jawa Tengah.
