• ,
  • - +

Artikel

Larangan Mudik Upaya Implementasi Pelayanan Publik
• Kamis, 15/07/2021 • Maya Septiani
 
Penulis

Berdasarkan data yang dihimpun dari https://covid19.go.id/ per tanggal 14 Juli 2021, Indonesia memiliki kasus positif sebanyak 2.670.046 dan meninggal sebanyak 69.210. Apabila dilihat pada grafik mengalami tren meningkat dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber pula bahwa meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia karena banyaknya tanggal merah/libur dan kerumunan di fasilitas publik tertentu. Adapun kerumunan terjadi di tempat keramaian dan fasilitas publik seperti pada aktivitas ekonomi, pendidikan, keagamaan, maupun rekreasi/pariwisata. Hal lain yang memperparah penyebaran adalah perilaku masyarakat yang abai terhadap prokes 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Selain itu, tradisi mudik yang masih dilakukan oleh masyarakat meskipun di tengah pandemi. Sungguh ironi memang dikala pemerintah dan tenaga kesehatan berjibaku dalam memerangi Covid-19, namun kenyataannya angka kasus tidak menurun.

Dikarenakan kasus Covid-19 selalu meningkat sehingga pemerintah melakukan upaya dalam menekan penyebaran pandemi salah satunya pelarangan mudik. Mudik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berlayar atau pergi. Sedangkan secara epistemologi dapat diartikan sebagai pulang kampung halaman dalam rangka momentum tertentu dan berkumpul dengan keluarga. Menurut sejarah, mudik telah ada sejak zaman Majapahit kemudian dilanjutkan pada masa Mataram Islam yang bertujuan untuk balik menghadap raja pada Hari Raya. Berdasarkan hal tersebut tidak heran apabila di Indonesia mudik merupakan tradisi setiap tahun yang dilakukan oleh masyarakat menjelang Idulfitri maupun Iduladha yang akan berlangsung seperti saat ini bahkan hari-hari besar lainnya. Meskipun begitu melihat kondisi seperti saat ini perilaku mudik tidaklah tepat.

Apabila mengulas pada akhir tahun lalu  dimana tren lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia tinggi. Penyebabnya lagi-lagi mobilitas masyarakat yang tinggi diperparah kedisiplinan masyarakat terhadap prokes rendah. Sehingga pada tanggal 16 Desember 2020, Indonesia tercatat memiliki kasus positif Covid-19 sebanyak 636.154 dan menduduki peringkat pertama kasus terbanyak se-Asia Tenggara. Selain itu, beberapa waktu lalu terdapat berita yang mencengangkan terkait dengan terjadinya "Tsunami Covid-19" di India. Kembali lagi penyebabnya adalah prokes yang diabaikan oleh masyarakat dengan embel-embel alasan sudah divaksin, ditambah kelalaian pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi. Hal tersebut sudah tentu membuat pemerintah sadar akan pentingnya upaya dalam menekan penyebaran Covid-19. Bahkan seharusnya membuat masyarakat sadar bahwa virus Covid-19 nyata ada sehingga tidak meremehkannya.

Belajar dari pengalaman di India bahwa mobilisasi menjadi penyebab virus mengalami mutasi. Oleh karena itu pelarangan mudik dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ataupun PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) seluruh daerah di Indonesia menjadi solusi yang tepat saat ini demi menekan penyebaran pandemi.

Tanggung Jawab Daerah

Upaya menekan kasus penyebaran Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama khususnya pemerintah daerah. Alih-alih pelarangan mudik kenyataannya merupakan wujud pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Terlebih kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Babel telah melakukan berbagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 sejak kemunculannya tahun lalu. Bahkan, Pemprov Babel mengeluarkan aturan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Perda tersebut dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat sehingga tidak mengganggu kegiatan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial budaya dari penyebaran Covid-19. Adapun pada BAB VII Perda tersebut diatur mengenai sanksi. Tidak main-main sanksi yang tertuang didalamnya terdiri dari sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial dan/atau denda administratif.

Terlebih, Provinsi Babel pernah menduduki peringkat dua nasional kasus Covid-19 pada bulan April 2021 lalu yang menyebabkan Gubernur Provinsi Babel melakukan upaya untuk menekan hal itu. Adapun salah satu upayanya dengan merevisi Perda Nomor 10 Tahun 2020 terutama dalam pengenaan sanksi bagi masyarakat secara perseorangan dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan. Ke depannya sanksi akan dikenakan secara langsung bukan lagi berupa imbauan. Adapun pemberian sanksi secara langsung berupa denda sebesar Rp200.000,- per orang dan Rp15.000.000,- untuk pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Perda Nomor  10 Tahun 2020. Hal ini diharapkan dapat efektif mengingat penyebaran Covid-19 yang belum dapat ditekan peningkatannya.

Selain revisi terkait pemberian sanksi secara langsung berupa denda, Pemerintah Provinsi Babel juga akan melakukan penarikan/penahanan sementara KTP dan kartu BPJS bagi pelanggar yang tidak mampu membayar denda. Sedangkan untuk pelaku usaha akan dilakukan penertiban serta pembatasan jam malam. Adapun upaya Pemerintah Provinsi Babel tersebut memberikan secercah harapan demi menekan angka penyebaran Covid-19 di Babel. 

Peran Ombudsman dalam Pelarangan Mudik

Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa Ombudsman RI memiliki kewajiban dalam mengawasi penyelenggaraan mudik di masa pandemi Covid-19 bahkan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus pada kondisi saat ini.

Terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelarangan mudik maupun pemberian sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pertama, pemerintah harus konsisten dan lebih tegas dalam menerapkan aturan larangan mudik beserta sanksinya agar maladministrasi berupa penyimpangan prosedur tidak terjadi. Kedua, pengenaan sanksi diharapkan dapat diberikan oleh yang berwenang sehingga maladministrasi berupa sikap yang tidak patut pun tidak terjadi. Ketiga, memperketat pengawasan terhadap mobilisasi masyarakat. Keempat, mempererat koordinasi antar pemerintah daerah sehingga PSBB ataupun PPKM dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Adapun untuk masyarakat sebaiknya rasa kangen dengan keluarga dapat ditahan terlebih dahulu. Dengan tidak melakukan mudik merupakan wujud kasih sayang untuk melindungi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Selain itu, secara otomatis menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak egois bagi para petugas kesehatan maupun sesama masyarakat. Semoga wabah Covid-19 dapat cepat berlalu sehingga kelak dapat berkumpul dengan keluarga serta menjalani rutinitas secara normal kembali.

 


#b



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...