• - +

Artikel

Ombudsman : Kita Dukung Lapas Kelas II A Teluk Dalam Menuju WBK dan WBBM
ARTIKEL • Jum'at, 17/05/2019 • Tim Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan KAlsel
 
pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM di Aula Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin (Fhoto By Humas Kemenkumham Kalsel)

SHARE

Banjamasin- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin mendeklarasikan diri dalam pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kemarin di Banjarmasin, Kamis, 16 Mei 2019.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, M. Firhansyah di sela kegiatan pencanangan Zona Integritas di Aula Lapas kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin mengatakan, bahwa sebagai lapas terpadat se-Indonesia dengan jumlah penghuni mencapai 2.600 orang lebih, atauOver capacity, Lapas Teluk Dalam memiliki segudang tantangan. Namun demikian, hingga hari ini meskipun terbatas dalam hal fasilitas dan SDM kondisi keamanan masih aman dan terkendali.

Firhansyah menjelaskan, zona integritas WBK dan WBBM  merupakan Intruksi pemerintah pusat dalam penetapan Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berdasarkan peraturan Menteri Pemeebrdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah

"Meskipun tak mudah kita berharap Lapas Teluk Dalam bisa menjadi role model menuju wilayah bebas korupsi tersebut," tutur Firhan.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalsel, Ferdinand Siagian menyatakan Zona Integritas merupakan predikat bagi institusi yang memiliki komitmen untuk bebas dari perilaku koruptif dan aktif ikut meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Pencanangan ini bukan hanya kegiatan ceremonial semata, tapi satu lompatan besar untuk berubah menjadi pemerintahan yang baik dan bersih," tegasnya.

Ferdinand berharap internal Lapas Teluk Dalam dapat terus berbenah dan bekerja keras untuk mewujudkan zona integritas tersebut.

Kegiatan deklarasi dan penandatanganan tersebut langsung dihadiri Kepala Kemekumham Provinsi Kalsel, juga di saksikan oleh  Pemkot Banjarmasin, PN Banjarmasin, Polres Banjarmasin, Korem dan Ombudsman R.I Perwakilan Kalsel.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...