• - +

Artikel

Ombudsman NTT Minta Bupati Sikka Patuh UU Pelayanan Publik
ARTIKEL • Selasa, 14/05/2019 • Keasistenan Pencegahan
 
Bupati Sikka berswafoto bersama Tim Keasistenan Bidang Pencegahan Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT usai pertemuan di ruang kerjanya, Rabu (8/5).

SHARE

Maumere - Tim Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT bertemu dengan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos., M.Si. Adapun pertemuan tersebut untuk membahas komitmen Kepala Daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan cara mendorong percepatan implementasi standar pelayanan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Sikka.

Ketersediaan standar pelayanan adalah amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, sekaligus tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

"Selama ini sebenarnya OPD terkait sudah menyelenggarakan pelayanannya dengan SOP, bahkan ada yang telah memiliki standar pelayanan, akan tetapi tidak diinformasikan secara terbuka/transparan bagi masyarakat dalam bentuk leaflet, booklet, xbanner, maupun media informasi lainnya, padahal menyiapkan semua itu tidak membutuhkan biaya yang banyak, bahkan tidak sampai Rp. 3 juta," ungkap Yosua Karbeka selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Rabu (8/5/2019).

Yosua menjelaskan bahwa pemenuhan standar pelayanan publik bukan saja amanat dari Undang-Undang Pelayanan Publik, tetapi juga merupakan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur sanksi bagi Kepala Daerah yang tidak memampang standar pelayanan publik sebagai informasi pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman juga menyarankan kepada Bupati selaku kepala daerah untuk mendukung Bagian Organisasi nya sebagai leading sector guna mempersiapkan setiap OPD menghadapi Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang akan segera dilaksanakan pada tahun ini.

"Oleh karena itu, kami harapkan para Kepala Daerah mematuhi amanat Undang-Undang Pelayanan Publik dengan terus mendorong percepatan pemenuhan standar pelayanan terhadap berbagai jenis produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, yang tentunya standar pelayanan tersebut harus terpampang di loket-loket pelayanan langsung, seperti loket pada Dispenduk, loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta dinas lainnya," lanjut Yosua.

Bupati Sikka yang biasa disapa Robi Idong, berkomitmen bahwa dimasa kepemimpinannya akan memperhatikan target dan capaian pelayanan publik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Berbagai upaya sedang dilakukan yakni Bupati mulai berkantor bergiliran di setiap OPD untuk memacu kinerja pegawai, selain itu berbagai penilaian dari pemerintah pusat terkait kinerja pemerintah daerah akan menjadi perhatian terutama soal pemenuhan standar pelayanan publik, karena Survei Kepatuhan tahun kemarin Ombudsman memberi penilaian rendah. Untuk itu tahun ini Pemda Sikka akan bekerja keras supaya memperoleh penilaian yang tinggi.

Lebih lanjut, Robi menyampaikan bahwa selama ini OPD tentu ada SOP dan standar-standarnya, namun tidak dipampang sebagai informasi kepada masyarakat sehingga inilah yang menjadi catatan. Bupati yang baru saja dilantik pada September tahun lalu ini berpendapat bahwa persoalan memajang standar tersebut sebenarnya bukan soal anggaran tetapi ini hanya soal kemauan saja, dan hal ini akan menjadi atensi Pemda Sikka untuk terus berbenah. (ORI-NTT)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...