Ombudsman Riau Taja Pertemuan Sahabat Bahas Isu Pelayanan Publik dan Agenda
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau menaja Pertemuan Sahabat Ombudsman dan Bincang Publik dengan mengambil tema Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pelayanan Publik, Kamis (3/10/19) di Royal Asnof Pekanbaru.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, H. Ahmad Fitri, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini mengumpulkan semua sahabat yang menjadi jejaring Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik khususnya di Riau. Pertemuan ini menjadi ajang silahturahmi dan akan menyusun agenda kegiatan Sahabat Ombudsman baik diinternal maupun eksternal, termasuk menyikapi persoalan-persoalan pelayanan publik di Riau.
"Selama 3 tahun ini Kita telah menjaring sedikitnya 80 Sahabat yang diambil dari berbagai latar belakang, ada dari CSO, Komunitas Masyarakat, Mahasiswa, Dosen, Wartawan dan masyarakat lainnya yang peduli pelayanan publik," imbuh Ahmad Fitri.
Pada acara tersebut juga menghadirkan narasumber, selain Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau turut hadir Ketua Majelis Kerapatan Adat (KMA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datok Seri Dr. Al Azhar dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, yang diwaklili oleh Kepala Bidang Infrastruktur e-goverment Hasmuri Hasan, S. IKom, MM.
Ketua KMA LAM Riau dalam paparanya menghimbau agar masyarakat Riau khususnya Sahabat Ombudsman dapat bersinergi dengan Ombudsman dan LAM Riau dalam mengawal penyelenggaraan Pelayanan Publik di Riau, agar pemerintah bekerja dgn jujur, adil, transparan dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
"Penyelenggara pelayanan publik harus memiliki integritas yang baik dan Kita juga harus memerdekakan Riau dari masalah-masalah pelayanan publik," tegasnya.
Sementara Kabid Infrastruktur e-goverment Diskominfotik menyampaikan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat, baik itu melalui Aplikasi Lapor, datang langsung dan layanan pengaduan melalui What Shap (WA) Nomor 08117588889 yang dinamakan Riau Mendengar. Saat ini, Riau Mendengar sedang dikembangkan untuk menjadi Aplikasi di Android agar masyarakat lebih mudah mengakses. Selain itu, Pemprov juga menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Ini bentuk komitmen kami untuk melayani pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi bagi publik, semua ini untuk pelayanan publik yang lebih baik," tutupnya.
Pada akhir Bincang Publik, Kepala Keasistenan Pencegahan, Dasuki, S. Sos yang juga sebagai moderator, menyampaikan persoalan yang sering diderita oleh masyarakat Riau adalah kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan sehingga menggangu pelayanan publik, bahkan mengancam kesehatan dan nyawa masyarakat Riau. Oleh karena itu, diajak kepada semua sahabat dan narasumber yang hadir untuk bersama-sama mengharapkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini diantaranya mengevaluasi izin korporasi yang mengelola hutan dan lahan, memperbaiki tata kelola hutan dan lahan khususnya gambut, dan penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan terutama korporasi yang diduga kuat melakukan pembakaran. Sebagai simbol perlawanan dan keprihatinan terhadap bencana asap di Riau, Insan Ombudsman, Sahabat Ombudsman, narasumber dan undangan yang hadir berfoto bersama menggunakan masker dengan harapan bencana asap segera berakhir dan tidak terulang kembali.
