Pemerintahan Digital Melayani
Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2019. Banyak perubahan yang terjadi dan tidak disangka akan terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Utamanya, pelayanan administratif di lingkungan instansi pemerintah daerah. Yang semula akrab dengan pelayanan konvensional tatap muka di loket, kini mulai berubah drastis. Para pengguna layanan sudah tidak perlu lagi datang ke loket layanan hanya sekedar untuk mendaftar identitas diri pada format-format yang tersedia di loket pelayanan. Cukup melalui applikasi via handphone untuk mendaftar dan keperluan administratif lain yang diminta sebagai persyaratan pelayanan. Perubahan-perubahan dari cara lama ke cara yang baru ini dikenal dengan istilahdisruption.Disruption yang dimaksud adalah merubah cara lama menjadi lebih kekinian, praktis, simpel, efektif, efisien dan mampu beradaptasi dengan perubahan jaman. Gambaran di atas menegaskan bahwa revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan. Penetrasi teknologi yang serbadisruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomenaInternet of Things (IoT),big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial. Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban  Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Khusus di dunia usaha, prosesdisruption tergambar dari bagaimana dunia usaha mencoba banting setir untuk dapat berjuang membuat bisnisnya terus berkembang di eradisruption. Karena itu kemampuan dan keberhasilan dunia usaha yang beradaptasi di era disruption juga perlu diimbangi oleh peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan regulator. Pemerintah memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang terus berkembang. Hal ini yang kemudian menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah  untuk melakukan banyak perubahan cara melayani warga dari yang konvensional menuju ke pelayanan digital. Oleh Presiden Joko Widodo disebut pemerintahan DILAN atau digital melayani.
Transformasi  Pemerintah  Daerah
Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi  sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah  sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah  ini   menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Dengan berbagai fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya tersebut di atas, menjadi nyatalah urgensi  transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi dewasa ini akibat perkembangan era Revolusi Industri 4.0. Bercermin dari survival organisasi bisnis, sudah sepatutnya organisasi pemerintah peka dan melakukan instrospeksi diri,  sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0 guna tetapsurvive dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih efesien dan efektif. Kita tentunya berharap dengan akselerasi transformasi organisasi pemerintah diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik yang semakin tinggi, sekaligus menjawab berbagai  tantangan yang dihadapi dalam perjalanan pembangunan nasional. Optimisme perlu terus digelorakan pada berbagai level kepemimpinan di pemerintahan, agar dapat memberikan sumbangsih konkret dalam akselerasi transformasi organisasi  pemerintah pada organisasi kerjanya masing-masing, sebagai prasyarat  perbaikan tata kelola pemerintahan daerah guna mendukung pencapaian strategi pembangunan daerah.
NTT Sudah Memulai
 Beberapa
contoh berikut ini menggambarkan bahwa Provinsi dan kabupaten/kota di NTT sudah
memulai cara baru melayani masyarakat. Luran Naikoten II Kota Kupang, Â Andre Otta sudah memulai dengan inovasi Soda
Molek. Sistim ini menggunakan teknologi informasi, sehingga memudahkan
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan menyediakan
self dan full time public service.
sistem layanan mandiri administrasi ini terintegrasi dengan basis data
kependudukan dan penertiban pajak.
Sistem layanan soda molek di install dalam sebuah perangkat bernamaservice box sehingga masyarakat dapat
menggunakan layanan soda molek seperti sebuah mesin ATM.Service box ditempatkan di beberapa titik di wilayah kelurahan
sehingga warga kelurahan bisa mencetak sendiri beberapa jenis pelayanan
administrasi kelurahan. Pelayanan service box
 sangat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat
yang membutuhkan pelayanan di luar jam kerja dengan catatan bahwa yang
bersangkutan sudah memiliki NIK dan sudah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Sistem ini juga memicu warga kelurahan untuk mengurus KTP dan taat membayar
PBB. Tak ketinggalan, Bank NTT meluncurkan Samsat Online guna memudahkan
pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemilik kendaraan dimudahkan dapat
membayar pajak secara online tanpa harus mengantre di loket Samsat pada saat
pembayaran. Bank NTT sudah menyiapkanÂ
783 tempat layanan Samsat online yang tersebar di seluruh kantor cabang
di NTT. Sistem memungkinkan pemilik kendaraan bermotor di wilayah NTT dapat
melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di
seluruh unit dan kanal elektronik Bank NTT diantaranya Teller, ATM, EDC, dan
lainnya tanpa harus mendatangi kantor Samsat. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendaftaran kendaraan
bermotor, pembayaran pajak kelendaraa bea balik nama, sumbangan wajib dana
kecelakaan kendaraan bermotor sekaligus untuk pengamanan penerimaan Negara dan
penerimaan daerah. Upaya perubahan layanan juga dilakukan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT. Â DPMPTSP meluncurkan aplikasi layanan perizinan
berbasis online yang dinamai aplikasi "SPESIAL". melalui aplikasi
"SPESIAL" semua urusan perizinan di daerah setempat ke depan dapat
dilakukan secara online sehingga lebih cepat, mudah, dan murah. Pemohon izin
dengan mudah bisa memantau apakah dokumen perizinan yang dimasukkan masih di
front office, bank office, sudah masuk tim teknis, atau sudah di meja pimpinan.
Aplikasi perizinan berbasis online juga dilakukan dalam rangka menciptakan
pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pelayanan
digital juga dilakukan Dinas Kependudukan. Melalui E-BISAÂ
Dispenduk Kota Kupang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
mengakses informasi yang dibutuhkan dalam berbagai kepengurusan administrasi
kependudukan tanpa membuang banyak waktu dan biaya untuk mendatangi kantor
dinas kependudukan. Melalui E-BISA
masyarakat juga dapat melakukan registrasi secara Online sehingga dapat
menghemat waktu pelayanan dan mengurangi antrian di loket. Aplikasi tersebut bisa
dimanfaatkan warga Kota Kupang untuk melakukan pengurusan Adminduk secara
online, tanpa harus mengantri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Dispenduklcapil). Bagi warga yang ingin mengurus adminduk secara online,
tinggal melakukan conect via internet melalui situs www.dukcapilbisa.net, warga
tinggal mendaftarkan diri. Â Semua
aplikasi ini mungkin belum sempurna. Tetapi setidaknya kita sudah memulai dan
akan terus melakukan perbaikan guna melayani warga NTT dengan lebih mudah,
murah dan cepat. Semoga.  Â