• - +

Artikel

Pengendalian Tata Ruang di Provinsi Papua melalui Portal Pengaduan SIMTARU
ARTIKEL • Senin, 20/05/2019 • Melania Kirihio
 
Pembukaan FGD Oleh Kabid Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (Foto by Melania Kirihio)

SHARE

Jayapura, 16 Mei 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua bersama mitra USAID LESTARI melaksanakan diskusi terfokus tentang Peningkatkan Peran Publik dalam Pengendalian Tata Ruang melalui Portal Pengaduan SIMTARU. Tujuan diskusi ini lebih kepada mengumpulkan masukan dari kelompok kepentingan (stakeholder) terhadap desain portal dan SOP penanganan pengaduan agar portal tersebut dapat berjalan maksimal.

 

Terkait pengendalian Tata Ruang diperlukan manajemen terkait penataan ruang dan perizinan (SIMTARU), koordinasi antar instansi (TKPRD), koordinasi antara Provinsi - Kabupaten, PPNS Tata Ruang, anggaran pengendalian Tata Ruang dan Partisipasi Publik. Dalam diskusi berkembang beberapa hal yang belum terfasilitasi dalam SOP SIMTARU yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan Tata Ruang, untuk itu diperlukan revisi melalui masukan-masukan dari mitra dalam diskusi terfokus ini.


 

  Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua dalam memberikan masukan terkait dengan portal pengaduan, diperlukan tampilan awal pada SIMTARU yang memuat Tata Cara, alur dan mekanisme sesuai dengan standar pelayanan pada Tata Ruang, sehingga dapat mempermudah publik dalam menyampaikan pengaduan dan pengaduan dari publik yang diterima juga mempuyai syarat dan ketentuan yang memadai sehingga meminimalisir terjadi laporan sampah/hoax. Sebagai contoh, dalam website Ombudsman RI, publik sudah menggunakan form yang lebih mudah diakses oleh publik.

"Terbangunnya sistem pengaduan pada berbagai jenis pelayanan adalah satu langkah baik oleh penyelenggara untuk membangun pemerintahan yang bersih dan baik, dimana publik ikut mengontrol layanan yang disediakan oleh penyelenggara sebagaimana hari ini kita sedang membahas terkait pengendalian Tata Ruang," ujar Melania, Asisten Ombudsman yang terlibat dalam diskusi terfokus ini.     

Sejauh ini, pelanggaran terhadap Tata Ruang belum memiliki ruang pengaduan yang cukup, selain dari sisi ruang pengaduan belum maksimal pada website SIMTARU yang tersedia, tetapi juga belum tersosialisasi dengan baik hak public terhadap pengendalian Tata Ruang, sehingga public selama ini akan melakukan pengaduan jika sudah terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang. Beberapa masukan dari diskusi ini adalah menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) atauStandard Operating Procedur (SOP) tentang Pengaduan yang berisi tata cara pengaduan dan seterusnya,  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan mendorong percepatan revisi Peraturan Gubernur tentang Tentang Izin Pemanfaatan Tata Ruang. Diskusi ditutup dengan kesepakatan untuk melakukan revisi Pergub dan penyusunan POS/SOP melalui tim kecil. (MK)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...