• ,
  • - +
Bahas Buku Platform Perikanan Nasional, Ombudsman RI: Semoga Idealisme Dapat Diimplementasikan Menjadi Regulasi
Kabar Ombudsman • Jum'at, 25/06/2021 •
 
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjadi pembahas dalam bedah buku. Foto by Humas Ombudsman RI

Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjadi salah satu pembahas dalam kegiatan Bedah Buku dengan judul Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG's 14 karya Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi, M.Si di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Gatot Subroto, Jakarta pada Jumat (25/6/2021).

Hadir secara langsung sebagai pembahas, Anggota Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus dan Pelaku Usaha, Hendra Sugandhi. Sedangkan secara online, hadir Anggota Dewan Gubernur BI, Syarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti dengan dipimpin oleh Nelly Marinda selaku moderator.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan ucapan selamat atas launchingnya buku ini tepat di hari ulang tahun penulis. Indra juga menyampaikan bahwa buku ini diharapkan dapat menjembatani peran multi stakeholder dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor perikanan nasional.

Dalam paparannya, Anggota Ombudsman RI, Yeka menyampaikan bahwa Ombudsman RI merupakan Lembaga Negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik dalam berbagai sektor, termasuk juga sektor perikanan. Oleh karenanya ia berharap agar idealisme dari pemikiran yang dituliskan dalam buku dapat diimplementasikan dalam bentuk regulasi secara konsisten dan persisten.

Yeka mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan di sektor perikanan, yakni terkait kasus garam dan lobster. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman RI telah memberikan catatan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait perlunya pengkajian dan penelitian terkait konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk komoditi hasil laut dan memanfaatkan dananya untuk mendanai riset dan pengembangan budidaya dan produk perikanan lainnya. "Saat ini sedang kami monitor dan diharapkan akan segera dituangkan menjadi regulasi," jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pengantarnya, penulis buku, Nimmi Zulbainarni mengatakan bahwa latar belakang penulisan buku adalah karena sektor perikanan merupakan potensi yang sangat besar, namun sampai saat ini, kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional masih cukup kecil. "Dalam hal pembangunan nasional, kita harus memperhatikan bagaimana konservasi, pemanfaatannya seperti apa, dan bagaimana keberlanjutan itu bisa tercapai. Saya berharap dengan apa yang saya tulis ini, kita bisa bersama-sama melihat akar permasalahan dan mencari solusi dan implementasi agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkembang dan berkontribusi dengan baik untuk perekonomian nasional," ungkapnya.

Nimmi juga menyampaikan bahwa untuk mencapai hal tersebut, perlu kerja sama dari multi stakeholder yakni akademisi, bussinessman dan government. "Alhamdulillah saat ini sudah hadir para pembahas yang mewakili peran tersebut untuk membedah buku dan mengulasnya," ungkap Nimmi.

Pada kesempatan ini, Yeka juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Kepatuhan tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan peringkat Kuning (cukup baik) dan meningkat pada peringkat Hijau (baik) di tahun 2017. Oleh karenanya, pada tahun 2021 diharapkan akan mendapatkan hasil yang sama dengan tetap memperoleh predikat Hijau. (mim)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...