• ,
  • - +
Komitmen Ombudsman RI Dalam People-centered Justice di Indonesia
Kabar Ombudsman • Jum'at, 09/07/2021 •
 
Ketua Ombudsman RI Mokh. Najih menjadi Panelis Webina

Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menjadi panelis dalam Webinar  dengan tema "Keadilan bagi Semua atau People-centered Justice di Indonesia" yang diselenggarakan oleh CILC (Center of International Legal Cooperation) dalam rangka peluncuran terjemahan Laporan "Justice for All", pada Kamis (8/7/2021).

Kegiatan ini dibuka oleh Dewobroto Joko Putranto, Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas. Dijelaskan bahwa Keadilan untuk Semua atau Justice for All dilaksanakan dan dijabarkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 serta dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi misi Presiden dan terbitnya Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut RANHAM yang bertujuan untuk mensinergikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan HAM oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintahan Daerah.  

"Melalui peluncuran penerjemahan Laporan "Justice for All"  dalam Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana kolaborasi dan partisipasi aktif bagi semua pihak baik pemerintah, akademisi, maupun perwakilan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkeadilan untuk semua," harap Dewobroto. 

Dijelaskan oleh Ms. Maaike de Langen selaku Program Lead Justice for All, bahwa Laporan "Justice for All" merupakan sasaran pembangunan SDG (Sustainable Development Goals) untuk tahun 2030 dari PBB. Dalam agenda 2030 tersebut salah satunya yaitu sasaran SDG ke-16 (SDG16.3) yang bertujuan untuk memajukan masyarakat yang damai, adil dan inklusif tanpa diskriminatif dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan untuk menyediakan akses yang sama terhadap keadilan untuk semua dan untuk membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

"Ada tiga pesan utama dalam laporan, yang pertama keadilan itu harus menjadi inti dari pembangunan yang berkelanjutan. Kedua keadilan sangat berkaitan dengan semua aspek masyarakat serta keadilan pada umumnya. Ketiga,  harus menggerakkan dari keadilan untuk beberapa orang menjadi keadilan untuk semua," jelas Maaike.  

Sejalan dengan hal tersebut, Donny Ardyanto dari Kurawal Foundation yang juga  mantan anggota Task Force on Justice menjelaskan, Laporan "Justice for All" dalam konteks Indonesia. 

"Dari data yang diperoleh terdapat tiga dimensi kesenjangan di Indonesia, yang pertama kondisi ketidakadilan yang ekstrim. Kedua, masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan keadilan.  Ketiga, orang yang berada di luar  peluang yang disediakan undang-undang," ungkap Donny" 

Sementara itu Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menjelaskan konteks keadilan Indonesia yang berpusat pada masyarakat bagi Ombudsman RI adalah sesuatu yang harus dicapai oleh negara maupun oleh penyelenggara pelayanan pubik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Ombudsman sebagai Lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara dan pemerintah tentu yang ingin mencapai keadilan untuk semua, kehadiran Lembaga swadaya masyarakat sebagai satu gambaran bahwa di Indonesia ada harapan dan komitmen untuk menunjukan kepada justice for all," jelas Najih. 

Dalam konteks penyelesaian laporan masyarakat tentang ketidakadilan, Ombudsman RI mengadopsi sistem yang dipelajari dari Belanda yang disebut sebagai Fair Treatment Approach (FTA) dimana dalam pemberdayaan hukum kepada masyarakat pada prosesnya penyelesaian setiap laporan masyarakat terkait keluhan ketidakadilan, Ombudsman RI menggunakan pendekatan yang disebut Progresif Partisipatif (Propartif) sehingga Ombudsman RI lebih aktif hadir di masyarakat dan menggali informasi sedalam-dalamnya dari para pihak yang bermasalah.

"Kita lakukan pendekatan mediasi dan konsiliasi dalam setiap penyelesaian laporan masyarakat ini yang sedang kita perkenalkan kepada masyarakat dan ini sudah dimulai sejak 2018 dan kemajuan di setiap perwakilan kami di provinsi menunjukan bahwa pendekatan ini lebih menunjukan apa yang disebutkan  justice for all tadi bahwa Ombudsman membawa metode yang kita sebut propartif," ungkap Najih.  

Disamping itu, Asfinawati Ajub Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berpendapat bahwa keadilan yaitu ketika masyarakat bisa mendefinisikan sendiri arti keadilan dan bukan ditentukan oleh pihak di luar dirinya. 

"Keadilan yang berpusat kepada masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri mereka harus ada di garda depan, meraka bukan hanya objek tapi juga orang yang harus menentukan langkah-langkahnya memahami langkah hukum yang dilakukan dan pada akhirnya dapat memilih dan melakukan sendiri," tutur Asfin. 

Sedangkan Dio Ashar, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Peradilan Indonesia (IJRS) mengatakan bahwa keadilan berfokus pada pembangunan infrastruktur atau pembangunan regulasi sehingga tidak memperhatikan bagaimana masyarakat itu sendiri. 

"Sasaran makna keadilan itu mengalami pergeseran, ketika bagaimana masyarakat tidak mendapatkan keadilan alasannya apa, sehingga diperlukan pengukuran atau data agar kita bisa melihat akar masalahnya," tutup Dio.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...