Berita

Ombudsman (Foto: Matius Alfons/detikcom)

Jakarta - Ombudsman RI memaparkan hasil inspeksi mendadak (sidak) pelayanan publik saat liburLebaran 2019. Ombudsman memaparkan temuan ini kepada berbagai instansi yang disidaknya, dari KPK hingga Polri.

"Pada hari ini kami memaparkan hasil sidak yang dipaparkan kantor pusat di Jakarta atau 34 perwakilan di seluruh Indonesia, jadi sidak dan pemantauan itu meliputi 3 hal besar, pertama transportasi pemaparannya, kemudian kesehatan juga belom, dan lain lain itu pemantauan terkait lapas, Damkar, Kepolisian, lalu Jasa Marga infrastruktur dan soal BBM," kata Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala kepada wartawan di Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Pertama, temuan saat sidak di rutan yang berada di bawah Kemenkum HAM. Adrianus mengungkapkan, pihaknya menemukan beragam permasalahan seperti kekurangan staf, standar pelayanan hingga fasilitas yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Kedua, Adrianus mengkritik rentang kendali KPK terhadap rutan KPK. Untuk diketahui, saat akan melakukan sidak ke rutan KPK pada masa libur Lebaran beberapa waktu lalu Ombudsman sempat tidak diizinkan untuk masuk.

"Kami beri catatan pertama adanya WC yang jauh dari tempat menunggu, kami usulkan agar WC tersebut jangan dibuat WC portable tapi WC permanen, juga perlu dibuat lahan parkir yang tidak mengganggu penduduk, karena itu rutan melintasi lahan penduduk, kami juga kritisi tentang rentang kendali KPK yang tinggi sekali, panjang sekali, sehingga tidak membuat petugas di bawah bisa ambil keputusan secara cepat," papar Adrianus.

Tak hanya rutan Kemenkum HAM dan KPK, rutan Kejaksaan Agung juga tak luput dari sorotan Ombudsman. Adrianus mengatakan pada sidak beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan kondisi pintu sel rutan yang tidak terkunci hingga kondisi ruang tunggu dan mushola yang tidak sesuai fungsinya.

Selain rutan, kondisi kantor polisi juga mendapat catatan dari Ombudsman. Adrianus mengungkapkan, pihaknya masih menemukan pelayanan publik yang sepi dari petugas jaga. Padahal, menurut dia, petugas jaga harus terus siap siaga saat libur Lebaran.

"Permasalahannya itu adalah bahwa Polri harus alert dan siaga, kami sengaja sampaikan ke Irwasda Polda Metro Jaya, tidak usah memberi sanksi karena jangan jangan ini berlaku ke Polsek lainnya, kebetulan aja kami ke sana (Polsek Cempaka Putih), ini reminder untuk Polri tetap alert lah," ungkap Adrianus.

Instansi lainnya seperti Dirjen Imigrasi, Damkar dan Depo Plumpang Pertamina juga mendapat beragam catatan dari Ombudsman RI. Seperti misalnya kondisi pengamanan yang kurang di Depo Plumpang, tenaga medis yang tidak ada di rumah detensi Dirjen Imigrasi serta kondisi fasilitas dan kompetensi SDM Dinas Damkar yang masih kurang baik.

Adrianus kemudian mengungkapkan akan kembali melakukan sidak ke instansi-instansi tersebut khususnya rutan dan lapas. Hal ini untuk membuktikan apakah mereka peduli terhadap saran Ombudsman.

"Kami akan sidak lagi, tapi gatau waktunya. Kita jajal, khususnya rutan dan lapas di bawah Kemenkumham. Tidak harus ke situ. Makin kecil jumlah penyimpangan yang kami lakukan. Itu bukti mereka care dari saran saran kami," pungkas Adrianus.