• - +
Ombudsman RI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi dari KI Pusat
Kabar Ombudsman • Kamis, 21/11/2019 •
 

SHARE

JAKARTA - Ombudsman RI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat dengan predikat "Menuju Informatif", dari kategori tertinggi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan hingga kategori terendah Tidak Informatif.


Penganugerahan diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana kepada Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty di Istana Wakil Presiden, pada Kamis (21/11/2019). Penyerahan penghargaan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua Ombudsman RI mengatakan pelayanan informasi publik merupakan wujud nyata dari salah satu pelayanan yang diberikan Ombudsman kepada masayarakat. Hal ini juga menjadi komitmen Ombudsman sebagai Badan Publik dalam mendorong Keterbukaan Informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lely menambahkan, Ombudsman RI akan terus meningkatkan pelayanan informasi publik untuk masyarakat dengan membuka akses yang mudah bagi pemohon informasi.

Mengutip Siaran Pers KI Pusat, berdasarkan hasil monev 2019 sebanyak 189 BP yang "Tidak Informatif", Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya. "Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik," katanya menjelaskan.

Disampaikannya pula, jika diukur dari tingkan partisipasi BP pada monev kali ini, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen yang terdiri dari 92,94 persen partisipasi BP PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik. (awp)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...