5 Saran Ombudsman untuk Antisipasi Virus Corona di Sulteng
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng Sofyan Farid Lembah mengatakan setelah dua pasien di Indonesia dinyatakan positif terjangkit virus Corona, maka mau tidak mau suka atau tidak suka dibutuhkan sebuah kebijakan komprehensif menghadapi serangan tersebut di Sulteng.
Belajar dari Pemerintah DKI Jakarta kata Farid, Pemerintah Provinsi Sulteng perlu mengeluarkan kebijakan khusus, bukan sekadar imbauan belaka. "Ini penting, bukan sebagai bentuk kepanikan tapi sebuah langkah komprehensif perlindungan dan penanganan tepat kepada masyarakat Sulteng yang menjadi amanah kekuasaan," kata Sofyan, Rabu (4/3) di Palu.
Pertama, Memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat mengenai perkembangan faktual serangan virus dan penanganannya di Sulawesi Tengah.
Kedua, Desk khusus Penanganan Bencana di BPBD dimana koordinasi lintas sektor utamanya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten menjadi leading sektor menghadapi bencana non alam ini.
Ketiga, Pengetatan pengawasan pintu masuk bukan hanya di bandar udara, tapi seluruh pelabuhan dan terminal kendaraan roda empat dengan menempatkan pos-pos pelayanan kesehatan serta pelayanan edukasi penanganan serangan virus Corona.
Keempat, Terus mensiagakan Rumah Sakit Rujukan yang khusus menangani soal virus Corona ini, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Caranya, dengan mengembangkan sistem siaga informasi rujukan dimulai dari puskesmas hingga ke RS rujukan tersebut, termasuk dukungan alokasi dana yang kuat.
Kelima, Pelibatan seluruh stakeholders dalam sebuah gerakan efektif lewat KIE Penanganan virus Corona.
"Pelibatan tokoh agama menjadi penting untuk membangun ketahanan psikologi dan perilaku masyarakat," kata Farid.
Paling tidak ke lima langkah ini bisa menjadi perhatian untuk segera pengambilan kebijakan sekaligus mendorong peran wakil rakyat di DPRD, bukan saja dalam pengawasan tapi utamanya memberi dukungan alokasi budgeting.
