Kabar Perwakilan

Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H., Anggota Ombudsman Republik Indonesia saat membuka Workshop Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2022 di Provinsi Kep. Babel

Pangkalpinang - Anggota Ombudsman RI Johannes Widijantoro membuka kegiatan Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 di Fox Harris Hotel Pangkalpinang, Rabu (10/8/2022).  Kegiatan tersebut ikut dihadiri oleh  Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Shulby Yozar Ariadhy, Pj. Gubernur Babel diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesra Rofiko Mukmin, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Babel Brigjen Pol Sugeng Suprijanto, perwakilan Kanwil ATR/BPN Babel dan para peserta dari pemerintah daerah, kepolisian resor, dan kantor pertanahan.

Dalam sambutannya Johanes menyampaikan tugas dan fungsi Ombudsman RI secara umum sekaligus memberi arahan langsung terkait Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022.

"Ombudsman memiliki dua tugas utama, yakni memeriksa laporan masyarakat dan melakukan pencegahan maladministrasi. Penilaian pelayanan publik merupakan salah satu tugas Ombudsman berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 terkait pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik. Pada tahun ini produk yang dihasilkan bukan tentang tingkat kepatuhan, tetapi opini pelayanan publik,", ujar Widijantoro.

Kemudian, dirinya mengungkapkan bahwa instansi yang menjadi objek penilaian meliputi instansi pemerintah daerah seperti Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Puskesmas. Sedangkan, objek pada kementerian/lembaga yang dinilai meliputi Kantor Kepolisian Resor dan Kantor Pertanahan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Yozar mengatakan bahwa kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tetap penting dilakukan walaupun pada tahun ini penilaian juga menyasar pada variabel lainnya.

"Kami mengapresiasi penyelenggara pelayanan publik yang sudah meningkatkan standar pelayanan, dan penambahan variabel lainnya juga memiliki tujuan positif. Diharapkan pada tahun ini ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk memperoleh predikat penilaian tertentu, sekaligus meningkatkan  kepercayaan masyarakat. Melalui Workshop ini, diharapkan instansi yang dinilai dapat meningkatkan pemahaman terhadap instrumen penilaian serta perubahan teknisnya," pungkas  Yozar.