• - +

Kabar Perwakilan

Aplikasi NTB Care Perlu Dimaksimalkan Lagi
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA BARAT • Senin, 04/03/2019 •
 
Kepala Perwakilan Ombusdman NTB, Adhar Hakim (Foto by: Admin)

SHARE

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM - Aplikasi khusus diluncurkan oleh pemerintah provinsi NTB yang berbasis dalam jaringan (daring) yakni NTB Care diharapkan dapat terus dimaksimalkan.

Aplikasi daring yang dihadirkan ini cukup diminati masyarakat NTB. Selain dapat menyampaikan aduan, juga menampung curhatan (aspirasi masyarakat).

Adapun didalamnya juga disediakan segala bentuk informasi setiap aktivitas pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Selain program Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, pihak Ombusdman RI Perwakilan NTB juga memberikan apresiasi terhadap adanya aplikasi tersebut.

"Bagus juga (Aplikasi NTB Care), hanya saja perlu dimaksimalkan kembali," kata Kepala Perwakilan Ombusdman NTB, Adhar Hakim, Senin (4/3) di Mataram.

Menurutnya, Program Jumpa Zul-Rohmi jika dikaitkan dengan NTB Care dapat dijadikan kanal membackup acara rutin pemimpin daerah, tak hanya ditingkat provinsi namun juga melibatkan Kabupaten/Kota.

Ini dimaksudkan, sehingga ada semacam aduan lebih terkesan akan transparansinya. Selain itu kata dia, NTB Care harus dikelola dengan menerapkan konsep mekanisme penyelesaian laporan.

"Harus clear juga, beberapa syarat harus di bedakan mana eksekutorialnya provinsi dan Kabupaten/Kota. Nah, dengan ini NTB harus mampu menjadi koordinatif antara Kabupaten/Kota dan Provinsi," kata Adhar Hakim.

Maka dari itu, ia berharap NTB Care dapat mengambil peran fasilitator. Apakah memungkinkan? Menurutnya sangat memungkinkan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana mencantumkan satu pasal untuk mensupervisi pelayanan pemerintah provinsi terhadap daerah.

"Jadi sangat penting sikap koordinasi ini antara provinsi dan kabupaten/kota dikedepankan. Karena, ketika muncul persoalan bisa di selesaikan secara bersama-sama dan cepat," sarannya.

Lebih lanjut, NTB Care diharapkan mampu mendorong persamaan persepsi di Kabupaten/Kota.

Karena sudah semestinya masih kata dia, setiap pengaduan sebuah sistem harus terbuka atau transparan.

Sehingga setiap persoalan dapat diketahui bersama, dimana letak mandetnya (berhentinya) bahkan dapat diketahui dinas yang lelet dalam menyelesaikan persoalan. Begitupun di Kabupaten/Kota yang tidak merespon.

"Sistem sudah bagus tinggal dibenahi saja. Parsipasi publik terbuka, dan saya mendorong Kabupaten/Kota untuk melihat NTB Care ini dapat di ikuti," ajaknya.

"Tinggal kita perkuat saja dia (NTB Care) harus dikelola serius jangan setengah-setengah," demikian Adhar Hakim menambahkan. (NM1)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...