Atasi Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ombudsman Sarankan Pemerintah Aceh Gunakan Dana Otsus.
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Aceh terus berulang setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya karena kuota pupuk subsidi tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan petani.
Persoalan kelangkaan pupuk ini telah disikapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dengan menurunkan tim tim investigasi ke beberapa kabupaten beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, Rabu (16/9), Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan rapat koordinasi yang kedua kalinya dengan para stakholder.
Rakor kedua tersebut diikuti perwakilan dari PT Pupuk Iskandar Muda, Disperindagkop Aceh, Distanbun Aceh, Biro Ekonomi Setda Aceh, dan juga perwakilan dari PT Petro Kimia Gresik yang merupakan produsen pupuk.
Dalam paparannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin menyampaikan bahwa rapat koordinasi merupakan wadah untuk mencari solusi bersama untuk kemaslahatan petani.
"Ini merupakan rakor kedua kalinya yang kita laksanakan," kata Taqwaddin.
Abdulllah, perwakilan dari Disperindagkop Aceh mengatakan saat ini hanya sekitar 38 persen yang tersedia dari total kebutuhan pupuk masyarakat. Akibatnya terjadi kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di lapangan.
Sementara, Fakhrurrazi Kabid Sarpras Distanbun Aceh yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan adanya kemungkinan terjadi kelangkaan besar-besaran pupuk subsidi pada akhir tahun ini.
"Stok hanya tersisa sekitar 33 ribu ton untuk Aceh, sedangkan banyak daerah sedang musim tanam. Ini yang menjadi kekhawatiran akan kelangkaan pupuk nantinya" sebut Fakhrurrazi.
"Namun ada penambahan 1,2 juta ton pupuk subsidi untuk nasional, nanti akan di-break down untuk pembagian. Kita berharap mendapat jatah yang memadai guna menghindari kelangkaan," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT. PIM, Roehan Syamsul, mengatakan, PT. PIM selaku produsen pupuk yang berlokasi di Aceh memiliki stok yang cukup untuk kebutuhan petani jika ada permintaan tambahan pupuk subsidi dari pemerintah.
"Perusahaan kami memiliki stok yang cukup untuk subsidi," sebut Roehan.
"Yang disayangkan kuota pertama untuk Aceh sekitar 74 ribu ton, kemudian direvisi menjadi 56 ribu ton. Sehingga terjadi kekurangan kuota untuk tahun 2020 ini," lanjut Roehan.
Menurut Roehan, perlu adanya penambahan kuota pupuk subsidi serta adanya kartu tani sebagai salah satu solusinya.
Hal senada juga diutarakan oleh perwakilan PT. Petro Kimia Gresik.
Pihak Petro Kimia menyatakan siap menyetok pasokan pupuk subsudi untuk Aceh. Saat ini mereka memiliki 8 gudang penyimpanan pupuk.
"Pihak kami siap untuk stok pupuk subsidi dan non-subsidi. Pupuk subsidi kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan," sebut Hadrian selaku perwakilan PT. Petro Kimia Gresik yang hadir pada rakor di Kantor Ombudsman Aceh.
Pada pertemuan tersebut didapatkan beberapa kesimpulan yang nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait.
Di antaranya mempercepat langkah penambahan kuota pada akhir tahun ini, supaya tidak terjadi kelangkaan pada musim tanam akhir tahun.
Langkah pertama untuk jangka pendek, diharapkan adanya sinergitas para pihak untuk melobi Pemerintah Pusat guna penambahan kuota dari 1,2 juta ton nasional tersebut.
Untuk jangka panjang menyarankan Pemerintah Aceh membeli pupuk dengan menggunakan dana otsus yang kemudian pupuk tersebut disubsidi kepada petani.
"Dari pada dana otsus terjadi silpa dan dikembalikan ke Pusat, lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Taqwaddin.
"Mengenai ketentuan yang membolehkan sudah diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh," tambah Taqwaddin yang juga Dosen Senior Fakultas Hukum Unsyiah. (*)
