Audiensi, Koalisi Perempuan Indonesia dan Ombudsman Sumbar Kritisi BPJS Kesehatan
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ombudsman  RI Perwakilan Sumbar  menerima audiensi Koalisi Perempuan Indonesia  (KPI) pada Selasa (8/10/2019).
Kepala Ombudsman  Sumbar , Yefri Heriani mengatakan, itulah BPJS Kesehatan yang  dimaksudkan menjadi Jaminan Kesehatan bagi pesertanya.
Selanjutnya mengklaimnya tujuan Ketiga dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dinyatakan pada tahun 2030 Indonesia harus mencapai kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan seluruh penduduk.
Tidak ada yang tertinggal (tak seorang pun yang terabaikan) menjadi prinsipnya, "ujar Yefri yang meminta rilis yang diterima TribunPadang.com.
Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan  akan membuka ruang mendapatkan lebih banyak warna tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara, karena ketidakmampuan keluarga dalam membeli iuran.
"Ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membuat peraturan," ujar dia.
Kebijakan ini hadir, kata Yefri Heriani, mestinya dapat memberikan manfaat bagi warga negara, bukan beban dan masalah baru.
Tanti Herida selaku Korwil KPI menjelaskan, beberapa yang ditemukan di wilayah yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan .
Secara umum, keputusan yang terkait dengan kepesertaan, layanan buruk yang ditemukan di fasilitas kesehatan, belum berjalan, pengaduan di faskes dan kebijakan yang belum tersosialisakan kepada masyarakat.
Metia Winati selaku asisten Ombudsman RI mendorong KPI menyampaikan laporan kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar jika ditemukan tindak maladministrasi dalam penyelenggaraan BPJS kesehatan tersebut.
Saat ini, Ombudsman juga memproses beberapa laporan masyarakat di bidang kesehatan terutamanya terkait dengan BPJS Kesehatan.
"Masyarakat melaporkan masalah auto debet bank yang bermasalah, selain itu kami mendapat kabar dari pemantauan 4 Rumah Sakit dalam waktu dekat BPJS Kesehatan akan memutus kerjasama dengan salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang," ujar Metia.(*)
