• - +

Kabar Perwakilan

Bupati Ancam Evaluasi Pimpinan OPD
PERWAKILAN: KEPULAUAN RIAU • Sabtu, 02/02/2019 •
 
Bupati Karimun Aunur Rafiq

SHARE

"Hal ini akan menjadi pedoman  bagi  kita untuk melakukan perbaikan. Khususnya kepada OPD yang masih berada di Zona merah, saya ingatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik sesuai tugas dan fungsinya," ujar Rafiq kepada Batam Pos, Jumat (1/2).

Masuknya 9 (sembilan) OPD dalam zona merah, kata Bupati menunjukkan kinerja yang belum memenuhi standar pelayanan publik. "Pimpinan 9 (sembilan) OPD harus melakukan perbaikan," tegasnya. Pimpinan OPD yang memiliki rapor merah, bertanggungjawab melakukan perbaikan, pembinaan, dan pengawasan di instansinya.

"Saya memberi waktu kepada 9 (sembilan) OPD tersebut untuk melakukan perbaikan, sehingga pada tahun ini penilaian Ombudsman RI Perwakilan Kepri menjadi lebih baik. Jika memang tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik, kemampuan pimpinan OPD perlu diragukan dan patut kita lakukan evaluasi  agar nantinya bisa membawa iklim pelayanan publik yang prima," tegas Rafiq.

Sesuai laporan yang diterimanya, lanjut Bupati apabila dibandingkan tahun 2017 pelayanan publik di Karimun jauh lebih baik. Dari 11 OPD yang masuk zona merah pada tahun 2017, di tahun ini tinggal 9 (sembilan) OPD. "Saya juga meminta 22 unit layanan (UL) yang mendapatkan zona kuning tahun ini harus bisa berubah menjadi hijau, yang masuk zona merah harus bisa masuk minimal zona kuning," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkab Karimun mendapatkan nilai 73,77 dari Ombudsman RI dalam kepatuhan standar pelayanan publik ditahun 2018. Hasil penilaian pada bulan Mei hingga Juli 2018 ini memasukan Pemkab Karimun dalam zona Kuning.

"Ada  kemajuan , pada tahun 2017 masuk zona merah dan pada tahun 2018 masuk zona kuning," jelas Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, Minggu (27/1) lalu. Menurutnya dari 59 unit layanan (UL) OPD di Pemkab Karimun, ada 9 (sembilan) diantaranya masuk zona merah. Sedangkan 22 UL lainnya masuk di zona kuning serta UL masuk di zona hijau. Hasil yang diberikan Ombudsman tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada 2017 lalu sedikitnya ada sekitar 11 OPD yang masuk zona merah. 

Diantaranya, Dinas Kesehatan Karimun, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

"Saya berharap yang sudah dapat dipertahankan, yang masih zona merah agar diperbaiki tahun ini, Sehingga tahun depan lebih baik dan pelayanan publik lebih maksimal lagi". ungkapnya. 

Dengan adanya perbaikan dalam pelayanan publik di lingkungan Pemkab Karimun berarti sudah bisa membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya untuk menuju transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pmerintahan. Menurutnya, kehadiran Ombudsman RI Perwakilan Kepri sesuai amanat UU Nomor 37 Tahun 2008 yang mengamanatkan kepada Ombudsman RI untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...