Curigai Kecurangan PPDB di Bali, Warga Bisa Lapor ke Posko Pengaduan
Posko diresmikan pada Jumat (25/06/21). "Melalui Posko ini semua elemen masyarakat memiliki hak serta kapasitas untuk mengawasi jalannya PPDB tahun ajaran ini," kata Kadisdikpora Provinsi Bali I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.
Boy melanjutkan, sesuai dengan pertemuan dengan Kepala ombudsman serta para Kadis Pendidikan se-Bali semua pihak sepakat untuk menciptakan komitmen itu.
Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengapresiasi upaya pembentukan posko pengaduan itu. "Kita apresiasi mereka (Kadis Pendidikan) ingin PPDB lebih transparan supaya lebih nyaman, lebih nyenyak tidurnya tidak perlu direcoki oleh berbagai permintaan dan sebagainya, lebih baik, lebih transparan, lebih taat prosedur sehingga menghasilkan PPDB berkualitas," katanya.
Pihaknya juga berharap, lewat posko pengaduan ini, fenomena seperti siswa titipan dapat dicegah. "Kita berharap tidak ada titipan, bagaimana mau menitip semuanya pakai sistem, seorang kepala daerah pun tidak bisa menitip anaknya kalau sistem sudah berjalan, kecuali ada manipulasi, saya berharap tidak ada manipulasi supaya tidak ada siswa titipan," ucapnya.
Pihak Ombudsman pun akan turut mengawasi serta monitoring proses PPDB ini ke berbagai wilayah di Bali. "Tentu berbasis laporan, kalau ada laporan kita akan diawasi secara ketat. Meski tanpa laporan pun kita jadwalkan untuk turun ke kabupaten untuk melihat PPDB di sana," tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Dikpora Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengutarakan dengan PPDB online yang kini diberlakukan, kemungkinan adanya manipulasi ataupun intervensi dari berbagai pihak dapat dicegah.
"PPDB di denpasar berbasis online mutlak. Sehingga, dengan sistem ini kita tidak akan memungkinkan untuk intervensi dari pihak manapun, tidak ada peran dari siapapun untuk memasuki sistem tersebut," ungkapnya. (Kanalbali/WIB)
