• - +

Kabar Perwakilan

DINDIK JATIM GANDENG OMBUDSMAN PERKUAT PENGAWASAN UNBK
PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Jum'at, 22/03/2019 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur menandatangani MoU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (foto doc. Ombudsman Jatim)

SHARE

Diungkapkan kepala Dindik Jatim, Dr. Saiful Rachman, MM., MPd bahwa kerja sama yang terjalin dengan Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur sebagai salah satu upaya positif dalam kontrol pelaksanaan UN. Kendati hasil nilai UN tidak menjadi syarat kelulusan siswa akan tetapi, Saiful Rachman ingin pelaksanaannya sesuai SOP (Standart Operating Procedur)

"Jadi jangan sampai karena bukan penentu syarat kelulusan, kemudian sekolah-sekolah menganggapnya remeh, tidak disiplin untuk pelaksanaannya. Padahal pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan," ujarnya dia.

Dikatakan mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini, kerjasma ini baru pertama kali dilakukan. Dengan begitu pihaknya berharap pengawasan pelaksanaan UN lebih terkoordinir dan konkrit jika terjadi masalah dilapangan.

"Sebelumnya mereka (Ombudsman) melakukan pengawasan sendiri. Kemudian kita rangkul agar pelaksanaan dilapangan lebih disiplin, tenang dan tertib", imbuh dia. Saiful Rachman menekankan meskipun saat ini UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan pendidikan, namun harus disadari bahwa pelaksanaan UN ditujukan untuk evaluasi pendidikan.

"Ya  ini demi kepentingan bersama dan mempermudahkan pemerintah juga untuk mengevaluasi pendidika," imbuhnya.

Dalam pelaksanaan UN tahun ini, Saiful Rachman menergetkan nilai UN bisa meningkat meskipun menggunakan soal berjenis higher order thingking (HOST). Diharapkan nilai tidak akan anjlok seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, kepala perwakilan jatim Ombudsman RI, Agus Widiyarta mengatakan jika tahun lalu pihaknya sudah melakukan pengawasan UN dan banyak ditemukan sejumlah sekolah yang melaksanakan UN sesuai SOP. Seperti pemasangan denah lokasi ujian yang tidak sesuai dengan SOP atau POS.

"Banyak juga pengawas yang tidak melakukan pengawasan serta banyak peserta yang megobrol selama ujian," urai dia.

Dengan kerja sama ini, pihaknya berharap jika evaluasi temuan UN tahun lalu dapat diperbaiki. Terlebih isu kebocoran soal menjadi isu tahunan yang sering berhembus. Sehingga, pihaknya menekankan harus diberikan pemahaman pada siswa agar meningkatkan integritas kejujurannya.

"Penyelenggara harus meyakinkan peserta agar tidak terkecoh kebocoran soal. Karena model soal ujian ini banyak. Jadi sulit untuk mendeteksi jawaban yang bocor sesuai dengan soal yang mana," jelas dia.    


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...