• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Gubernur Sumut Kawal Penyelesaian Lonjakan Tagihan PDAM Tirtanadi
PERWAKILAN: SUMATERA UTARA • Selasa, 16/03/2021 •
 
Gubernur Sumatera Utara

MEDAN, Waspada.co.id - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, memastikan akan mengawal proses penyelesaian atas lonjakan tagihan air PDAM Tirtanadi terhadap masyarakat. Disebutkan, bahwa tagihan air tersebut bukan melonjak. Menurutnya, selama ini sistem kerja pengukur dan pembayar berbeda, sehingga harus disesuaikan.

"Ada yang kebanyakan harganya diturunkan, ada yang harus dipenuhi dipaksa naik, nanti setelah berjalan baru normal lagi sesuai aturan," tutur Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Medan, Selasa (15/3).

Penyesuaian tersebut, lanjut Edy, dilakukan untuk membersihkan orang-orang yang bermain dengan harga yang sudah ditetapkan. Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

"Kalau tidak, orang akan bermain-main dengan harga ini. Direkturnya sudah laporan ke saya, sudah paparkan juga. Nanti kita liat hasilnya, kalau tidak air yang 11 ribu liter perdetik ini tidak akan terpenuhi," ujarnya.

Selain itu, terkait tidak adanya sosialisasi perubahan sistem, dari manual ke elektronik, Edy menuturkan bahwa ia menganjurkan sosialisasi tersebut.

"Perintah saya adalah sosialisasi, yakinkan ini akan saya kawal," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatra Utara (Sumut), Abyadi Siregar menegaskan, akan segera menguji layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumut terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Abyadi, sebab banyaknya warga yang mengeluh atas tagihan air PDAM Tirtanadi. Oleh sebab itu Ombudsman juga membuka posko pengaduan masyarakat selam 7 hari ke depan.

Sementara itu, Warga Kota Medan, Kecamatan Helvetia, Ezzy Herzia (56) sebelumnya, mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut perihal mengadukan tagihan air PDAM Tirtanadi miliknya yang melonjak hingga Rp4 juta.

Menurut Ezzy, tagihan air di rumahnya biasa hanya sekitar Rp200 ribu setiap bulan, namun, tagihan air perlahan mulai naik sejak bulan Desember 2020, hingga pada bulan Maret melonjak tajam sampai Rp4.236.000.

Di sisi lain, Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Siska Barimbing mengatakan, respon yang disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi, sangat tidak memuaskan masyarakat.

Menurutnya, PDAM Tirtanadi harusnya bekerja secara profesional dan mengedepankan standar pelayanan publik. Salah satunya adalah transparansi pelayanan melalui sistem informasi layanan.

"Jika memang ada kenaikan tarif ataupun perubahan sistem sebagai BUMD. Harusnya diumumkan atau disosialisasikan terlebih dahulu sehingga pelanggan telah mengetahui terlebih dulu," tukas Siska.(wol/man/data3


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...