Kabar Perwakilan

KBRN, Medan : Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menerima laporan praktik Pungutan Liar (Pungli) terhadap guru-guru honor di Pemerintah Kabutapen (Pemkab) Simalungun. Pungli tersebut untuk memperpanjang Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru honor dengan nilai sekitar Rp 5 juta per orang. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pengaduan tersebut sudah yang kedua kalinya diterima Ombudsman. Tahun lalu, Ombudsman menerima pengaduan dari guru honor yang mengaku dimintai uang perpanjangan SK hingga Rp 20 juta per orang.

"Dari laporan yang kita terima, pungli itu dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah (Kepsek) dengan ancaman tidak akan memperpanjang SK dan menambah mata pelajaran guru-guru tersebut jika uang tidak diberikan," kata Abyadi di Medan, Minggu (28/1/2018). 

Menurut dia, Ombudsman akan mendalami informasi ini selengkapnya, termasuk data guru honor di Kabupaten Simalungun.

Sementara Ketua Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) Ganda didampingi Sekretaris FGHS Beni Purba, mengungkapkan, tidak ada informasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun terkait perpanjangan SK Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Simalungun. Namun kepala sekolah langsung meminta bayaran sebagai perpanjangan SK sebesar Rp 4 juta sampai Rp5 juta per orang. 

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun, Richard Sidabutar menyatakan, praktik pungli tidak dibenarkan dan tidak terhormat. 

"Apa dasar permintaan uang dimaksud? Guru-guru honorer sudah bekerja dan memberikan segala tenaga dan pikiran untuk memajukan anak bangsa. Sebaiknya diberi penghargaan dan kesejahteraan yang memadai. Bukan sebaliknya diberi kesulitan untuk perpanjangan SK," katanya. 

Ke depan, lanjut politisi Partai Gerindra ini, harus ada kepastian status guru honorer agar tidak terbagi pikiran para guru dalam mengajar. 

Kemudian untuk seleksi rekrutmen dan perpanjangan tenaga guru honor ini sebaiknya dilalukan berbasis kinerja.