• - +

Kabar Perwakilan

Hasil Survei Ombudsman: Tak Ada Kabupaten/Kota di NTT Masuk Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA TIMUR • Sabtu, 02/02/2019 •
 
Kegiatan pemaparan hasil survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, 01/02/2019 (Keasistenan Pencegahan/Victor)

SHARE

Kupang-Hasil Survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan NTT di 10 Kabupaten/Kota di NTT menunjukkan hasil yang belum menggembirakan.

Hal ini terbukti dari belum adanya kabupaten/kota yang belum masuk zona hijau atau zona aman soal pelayanan publik.

Hanya kabupaten TTU saja yang masuk zona kuning kepatuhan terhadap pelayanan publik.

Sedangkan kabupaten lainnya termasuk Kota Kupang masuk zona merah. Beberapa kabupaten itu yaitu Manggarai Barat, Alor, Flores Timur, Sumba Timur, Sikka, Kupang, Sumba Barat Daya dan Belu.

Pemaparan ini dilakukan di Kantor Harian Umum Pos Kupang, Jumat (1/2/2019) pagi dan dihadiri perwakilan kepala daerah dari 10 kabupaten/kota di NTT.

Survei dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTT secara serentan pada Mei-Juli 2018 secara serentak. Metodologi dan mekanisme survei juga turut dipaparkan pada kesempatan itu.

Dalam diskusi, Wakil Walikota, Herman Man, langsung berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dari dulu kota ini zona hijau karena kita terlena sedikit. Kami tetap komit untuk meningkatkan pelayanan. Saya dan pak Walikota punya mimpi bikin Mall perizinan karena perizinan itu semakin banyak. Saya akui masih merah memang kontribusinya cukup besar.

Kita senang berdiskusi dengan Ombudsman karena kota ini bagian dari citra NTT. Kantor saya terbuka untuk berdiskusi," ujarnya.

Wakil Bupati TTU, Aloysius Koebes, mengatakan panduan pelayanan itu sudah ada tapi sekarang bagaimaa semua itu dimulai.

Ia mengakui, khusus Kabupaten TTU, masih ada hambatan ihwal Sumber Daya Manusia.

Secara kualitas dan kuantitatif, lanjutnya, SDM di daerahnya masih terbatas sekali.

Kendala lainnya, budaya membaca dalam masyarakat itu belum ada.

Terkait variabel waktu pelayanan yang masih menjadi momok, ia mengakuinya.

Dia pernah ke kecamatan-kecamatan di kabupatennya dan mendapati kalau kepala seksinya kurang sekali frekuensinya turba ke masyarakat.

Lagi-lagi, jelasnya, ini masalah Sumber Daya Manusia. Masalah SDM, paparnya, bukan saja masalah pendidkan, tapi bagaimana orientasi dan motivasi seorang pegawai bekerja. (*)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...