• - +

Kabar Perwakilan

Kabupaten Bogor Dinilai Tidak Kompeten Tangani Pencemaran Sungai Cileungsi
PERWAKILAN: DKI JAKARTA • Senin, 10/12/2018 •
 

SHARE

BOGOR TIMUR, AYOBOGOR.COM--Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor tidak kompeten dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran sungai Cileungsi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan DLH Kabupaten Bogor tidak kompeten lantaran tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Petugas tersebut, memiliki tugas pokok terkait pengawasan lingkungan hidup dan penyelidikan kejahatan lingkungan.

"Kejahatan lingkungan itu rumit tidak setiap orang bisa menanganinya, harus oleh ahli dan yang ahli melakukan penyelidikan itu adalah PPLH dan di Kabupaten Bogor tidak ada PPLH," ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Selama ini, Kabupaten Bogor hanya memiliki Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mengawasi lingkungan. Dia menilai PPNS sulit untuk optimal dalam mengawasi lingkungan karena bukan tenaga khusus pengawas lingkungan.

"PPNS itu bersifat umum tidak khusus untuk kejahatan lingkungan masalahnya untuk pencemaran ini kejahatan lingkungan ini harus betul orang yang ahli namanya PPLH. Ini yang mengakibatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan di kabupaten Bogor itu tidak optimal karena tidak ada khusus penindakan," ungkapnya.

Menurutnya, PPNS sebenarnya telah melakukan upaya penindakan terhadap perusahaan-perusahaan pencemar sungai Cileungsi dengan memberikan segel namun kenyataannya berdasarkan pantauan Ombudsman perusahaan yang disegel masih bisa beroperasi.

"Dari 48 perusahan baru 6 yang disegel tapi begitu kami datang ke lapangan mereka yang enam perusahaan itu masih beroperasi karena yang menyegel bukan PPLH tapi PPNS dan untuk sampai sekarang tidak ada lagi penindakan yang dilakukan oleh DLH," kata Teguh.

Dijelaskan, PPLH dapat dibentuk oleh pemerintah setempat dan pemerintah provinsi sebab aliran sungai Cileungsi berada di dua daerah yakni Bogor dan Bekasi.

"Harusnya kalau DLH kabupaten gak punya, DLH provinsi bantu tapi provinsi bilang mereka hanya bisa lakukan penyelidikan kalau ijinnya dikeluarkan dari provinsi, harusnya ada prinsip bantuan kalau kabupaten Bogor gak punya PPLH ya provinsi bantu. Yang lebih parah lagi KLHK punya Dirjen hukum Dirjen Pembinaan nah kalau daerah ini gak mampu membuat PPLH mereka seharusnya membuat tim koordinasi untuk melakukan penindakan," beber Teguh.

Tidak kompetennya DLH Kabupaten dalam menangani pengawasan lingkungan membuat Ombudsman mendesak pihak terkait untuk segera merumuskan penyelesaian masalah pencemaran. Karena dampak pencemaran begitu buruk diantaranya tidak dapatnya PDAM Patriot memproduksi air baku minum bagi warga Bekasi.

"Kepada pihak terkait DLH kabupaten, provinsi dan KLHK mereka harus membuat perencanaan mereka terkait penyelesaian dalam pencemaran sungai Cileungsi dan melaporkan kepada kami dalam maksimal waktu 30 hari terhitung sejak Jumat (7/12/2018). Jika tidak diindahkan kami naikkan rekomendasi ke ombudsman RI pusat. Kalau sudah naik rekomendasi sifatnya mengikat kalaupun sudah mengikat mereka tidak melakukan apa-apa kami akan memintakan sanksi kepada atasan bersangkutan supaya diberikan sanksi," tuturnya.

Editor : Andri Ridwan Fauzi


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...