• - +

Kabar Perwakilan

Kapolda minta Ombudsman Bali monitor pelayanan kepolisian
PERWAKILAN: BALI • Senin, 05/03/2018 •
 
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di sela-sela acara Lokakarya program Lapor, di Denpasar. (ANTARA FOTO/Ni Luh Rhisma/wdy/15) (ed)

SHARE

Denpasar (Antaranews Bali) - Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali terus memonitor pelayanan publik kepolisian setempat.

"Saya mendorong upaya ORI Bali melakukan pemantauan kinerja pelayanan publik yang ada di lingkungan kepolisian, guna meningkatkan kepuasan pelayanan berbagai hal. Namun saya berharap ORI tetap memegang aspek netralitasnya," ujar Petrus R Golose di Kantor ORI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Senin.

Dengan adanya upaya netralitas yang dimiliki ORI Bali dalam hal ini, Kepolisian Daerah Bali maupun Polres yang tersebar di Kabupaten/Kota di Pulau Dewata mendapatkan masukan (feedback) berkaitan dengan pelayanan publik agar ke depan lebih baik.

Ia mengakui ada masukan dari ORI Bali untuk Polda Bali dalam pelayanan lalu lintas kepada masyarakat, khususnya di Polres Bangli yang mendapatkan nilai sangat bagus, sehingga pihaknya mempromosikan ke daerah lainnya.

"Terkait pelayanan di bidang lalu lintas, kami juga menunjukkan lima polisi wanita menjadi Kasatlantas dari sembilan orang yang dipilih, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalkan korupsi," katanya.

Hal itu juga bertujuan agar mendapat umpan balik dari masyarakat terkait pelayanan yang telah dilakukan kepolisian. "Kami tidak henti-hentinya meningkatkan pelayanan dengan masukan dari ORI Bali, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan optimal," katanya.

Sementara itu, Kepala ORI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, mengapresiasi langkah-langkah dan respons cepat Polda Bali untuk memperbaiki standar pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan SKCK, menyediakan ruang tunggu dan sistem informasi sudah dilakukan dengan sistem dalam jaringan.

"Yang terpenting komitmen dari pimpinan juga sudah dirasakan masyarakat yang berkomitmen membangun sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik," katanya.

Untuk tahun 2018, ORI Perwakilan Bali juga akan melakukan survei terkait pelayanan publik di masing-masing instansi kepolisian dan pemerintah. Namun, secara umum pada tahun 2017 semua kegiatan pelayanan publik di instansi negara sudah terlihat adanya perubahan.

"Kami akan mengkroscek kembali intansi pemerintah uang sudah kami survei apakah sudah melakukan perbaikan sesuai standar pelayanan publik yang ditetapkan, misalnya apakah sudah memasang poster tentang kepatuhan, standar operasional prosedur pelayanan kepada masyarakat (alur pelayanan, jangka waktu pelayanan dan biaya)," katanya.

Ia mencatat ada lima kabupaten yakni Tabanan, Bangli, Jembrana, Klungkung yang telah disurvei Tahun 2017 bahwa tingkat kepuasan dan kepatuhannya masih berwarna warna kuning (sedang) dan Kabupaten Klungkung memiliki tanda kepatuhan merah. (ed)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...