• - +

Kabar Perwakilan

Komitmen DPMPTSP Badung Kepada Ombudsman
PERWAKILAN: BALI • Jum'at, 09/02/2018 • anita_widyaning
 
Ombudsman Perwakilan Bali menerima kunjungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung (26/1/2018)

SHARE


DENPASAR - Ombudsman RI Perwakilan Bali mendapatkan kunjungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung pada hari Jum'at, 26 Januari 2018 silam. Kedatangan Dinas yang melayani segala perizinan masyarakat Kabupaten Badung ini tak lain adalah untuk berkoordinasi dan berdiskusi demi meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Acara koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan beserta dengan bagian administrasi, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada masing-masing unit kerja di Dinas PMPTSP Kabupaten Badung.

Masyarakat saat ini menginginkan pengurusan izin secepat mungkin tanpa memperhatikan apakah persyaratan yang dilampirkan sudah lengkap atau belum. Permasalahannya, tidak semua perijinan yang masuk dapat langsung disetujui pada hari yang sama dan membutuhkan verifikasi dan cek lapangan.

Dinas PMPTSP Badung berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan. Oleh karena itu, perlu dibuat standar pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Selain membicarakan hal tersebut, agenda ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan hasil mystery shopping yang telah dilakukan oleh tim Ombudsman RI di kantor pelayanan perijinan satu pintu Kabupaten Badung.

Temuan tersebut antara lain sistem nomor antrian yang tidak berfungsi, masih ditemukan calo di DPMPTSP Kabupaten Badung. Calo tersebut mengklaim memiliki jalur khusus dalam pengurusan izin. Terkait belum dipublikasikannya standar pelayanan, membuat masyarakat menjadi kebingungan.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Badung menanggapi sistem nomor antrian akan dikroscek dan diperbaiki, transparansi pelayanan termasuk biaya pengurusan ijin sudah dilakukan untuk mengurangi calo. DPMPSTP Kabupaten Badung sedang menyiapkan sistem aplikasi perijinan online agar lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin. (Dani Marsa Ariaputri)



Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...