Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Yang Terintegrasi di Provinsi Bali
Kamis 18 Januari 2018 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, dilaksanakan acara penandatangan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya mengatakan pemerintah provinsi bali telah melakukan beberapa langkah seperti membuat rencana aksi daerah penerapatan tata kelola pemeerintahan yang baik, secara konsisten menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan eksternal dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan serta secara konsisten menerapkan tiga pilar good governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.
Dalam tata kelola keuangan daerah provinsi bali dalam 4 tahun terakhir berturut-berturut telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan menurutnya dengan diperolehnya opini WTP tidak menjamin pemerintah daerah bebas dari korupsi, tetapi paling tidak dengan opini WTP menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mengelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta berupaya menihilkan penyelewengan dan pada akhirnya tentu berharap bebas dari korupsi.
"jangan punya pemikiran kalau KPK sudah pernah datang, berarti sudah aman" berikut ucapan yang disampaikan Basaria Panjaitan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam acara penandatangan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Di Provinsi Bali. Dalam sambutannya mengatakan hal paling utama yang dilakukan sebenarnya adalah melakukan kordinasi dan supervisi. Menurutnya hal paling efektif yang dilakukan KPK adalah dengan melakukan terintergasinya antara kordinator substansi bidang penindakan dan kordinator substansi bidang pencegahan. Semua sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diharapkan menggunakan sistem ebudgeting dan eplanning agar tercapainya good governance.
Basaria Panjaitan mengungkapkan "KPK akan bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Ombudsman,LKPP, BKPP, BPK dan lembaga lainnya guna menangulangi permasalahan Korupsi di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat".
Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan dirinya mendukung adanya komitmen bersama mengenai pemberantasan korupsi di Bali, karena jika komitmen ini terlaksana dengan baik, otomatis pelayanan publik di masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara layanan akan menjadi lebih baik.
Disusun oleh
Dewa Made Krisna Adhi Sanjaya
Insan Ombudsman RI Perwakilan Bali
