• - +

Kabar Perwakilan

Mamuju Tertinggi Kepatuhan Pelayanan Publik, Pemkab-Ombudsman Saling Dukung
PERWAKILAN: SULAWESI BARAT • Selasa, 20/04/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar bersama dengan Bupati Mamuju Hj. Sutinah Suhardi

MAMUJU - Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Hj Sutinah Suhardi kembali bertemu dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Senin (19/4/2021).

Pertemuan kali ini, Bupati Sutinah menerima hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kabupaten Mamuju mendapatkan nilai tertinggi di Sulbar dengan predikat zona hijau. Nilai kepatuhan yang diperoleh Pemkab Mamuju 91,63 di tahun 2019.

Pada kesempatan itu, Sutinah memastikan akan terus mendukung Ombudsman Sulbar, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju.

"Walau kita dalam keadaan pascagempa, kita akan berusaha untuk bergerak maksimal," kata Sutinah dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar mengungkapkan akan kembali melakukan uji kepatuhan di tahun 2021. Hanya saja, pengambilan data dan tempat penyelenggara layanan yang dituju adalah kewenangan Ombudsman Pusat.

"Kita berharap dengan kegiatan hari ini, kita bisa melakukan intervensi dalam bentuk pendampingan kepada kabupaten Mamuju agar bisa mempertahankan predikat hijau tersebut walau kita masih berada dalam kondisi pasca gempa," kata Lukman.

Lukman berharap, Pemerintah Kabupaten Mamuju bisa berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima mayarakat.

Dari pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal lainnya di antaranya program kerja sama peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Kabupaten Mamuju hingga upaya percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman.

Ia mengatakan, pengaduan masyarakat yang paling banyak diterima Ombudsman Sulbar adalah pemerintahan desa.

"Kami berharap atensi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melakukan pendampingan sesuai dengan regulasi yang ada dalam menyambut pilkades nanti. Agar laporan masyarakat yang masuk ke kami terkait dampak pilkades ini bisa diminimalisir," pungkas Lukman.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...