Masalah DTKS, Ombudsman Sulbar: Pemdes Harus Proaktif
MAMUJU TENGAH - Dalam rangka peningkatan pengawasan pelayanan publik di tingkat desa, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat melakukan kunjungan langsung ke kantor desa Polo Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah pada Rabu (13/10/2021).
Lukman Umar, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk melihat kondisi pelayanan di tingkat desa dan untuk mengetahui sejauh mana keaktifan pemerintah desa dalam melakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Saat ini, hampir seluruh bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin memperhatikan dan bahkan mensyaratkan DTKS. Sehingga, pemerintah desa harus proaktif dalam melakukan pembaharuan data," kata Lukman.
Lukman menjelaskan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat akan melakukan Rapid Assessment terkait pembaharuan DTKS di kabupaten Mamuju Tengah.
"Mengingat dampak dari DTKS ini sangat besar, misalnya yang menjadi perhatian publik adalah BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang mensyaratkan DTKS. Jadi, bisa saja BPJS Masyarakat yang PBI Jaminan Kesehatan tiba-tiba tidak aktif, karena tidak masuk dalam DTKS. Sehingga perlu perhatian kita semua untuk mempercepat pembaharuan data bagi masyarakat yang memenuhi syarat," tambahnya.
Rapid Assessment atau kajian ini akan mengukur tingkat pengetahuan dan tanggung jawab pemerintah desa terkait proses pembaharuan DTKS di tingkat desa.
"Kita berharap, Rapid Assessment atau kajian kami ini, bisa mempercepat proses pendataan DTKS di Mamuju Tengah nantinya," pungkas Lukman.
