• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman : Halteng Harus Keluar Dari Zona Merah
PERWAKILAN: MALUKU UTARA • Sabtu, 10/02/2018 •
 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALTENG BESERTA JAJARAN SKPD HALTENG SAAT MENGGELAR PERTEMUAN DENGAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN MALUKU UTARA

SHARE

i-malut.com, WEDA - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten beserta jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) menggelar pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dengan, Rabu (7/02/18) di Aula Kantor Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyikapi rapor merah pelayanan publik yang diperoleh Pemda Halteng kurang lebih selama 3 tahun berturut-turut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Sofyan Ali, kepada i-malut.com, Sabtu (10/2/2018) mengatakan, pada pertemuan itu, Ombudsman menyampaikan indikator-indikator pelayanan publik yang selama ini masih belum dilengkapi oleh penyelenggara layanan di Pemda Halteng.

"Yang kami temui saat survey kepatuhan selama 3 tahun ini adalah tidak adanya syarat layanan, kepastian waktu, biaya, sistem dan prosedur layanan, maklumat serta aspek-aspek lain yang belum tersedia di unit pelayanan publik di beberapa SKPD," kata Sofyan, Sabtu (10/2/2018)

Lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan harapannya agar tahun ini Pemda Halteng dapat keluar dari zona merah pelayanan publik.

"Karena untuk sampai pada kualitas pelayanan publik yang baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membereskan standar layanan yang masih kurang. Jika standar layanan itu belum ada, bagaimana mungkin bisa mencapai penilaian yang baik. Oleh karena itu, diharapkan agar jajaran di Pemda Halteng dapat menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan di semua unit pelayanan publik yang ada di SKPD se Kabupaten Halmahera Tengah", tambahnya.

Terpisah, pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Halteng Abd. Rahim Odeyani, mengharapkan agar semua SKPD memperhatikan dan menindaklanjuti saran dari Ombudsman untuk perbaikan standar layanan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah akan menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai indikator evaluasi kinerja SKPD.

"Kedepan kami berharap sinergitas antara Ombudsman, Pemkab Halmahera Tengah dan masyarakat harus lebih ditingkatkan, sehingga pelayanan publik di Halteng bisa lebih baik lagi", tutup Wakil Bupati Halteng.

Rep/Red : (Sdn)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...