Ombudsman Beri Penguatan Pelayanan Publik di BKKBN Sulbar
MAMUJU - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis (24/3/2022) di Hotel Grand Putra.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar dalam kegiatan ini menyampaikan materi terkait upaya yang harus dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Barat untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Target untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM itu dapat terwujud jika penyelenggara pelayanan publik menerapkan standar layanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Lukman.
"Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ini merupakan kitab sucinya penyelenggara pelayanan publik," terangnya.
Lukman juga berharap kegiatan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan pelayanan publik ini dapat dimaksimalkan
"Saya berharap kegiatan ini dapat dimaksimalkan sehingga ada oleh-oleh dibawa ke kantor untuk di terapkan di sana," lanjutnya lagi.
Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin menyampaikan apresiasi dan harapannya terkait kehadiran Ombudsman RI.
"Kegiatan ini dilatarbelakangi dari keinginan kita agar lebih bersinergi untuk menuju WBK dan WBBM, yang bukan hanya di perwakilan melainkan di Organisasi Perangkat Daerah Bidang Keluarga Berencana (OPD KB) yang ada," kata Nuryamin.
"Saya ucapkan terima kasih kepada kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat karena telah hadir langsung untuk membawakan materi. Semoga hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pelayanan publik," tambahnya.
Kegiatan ini diikuti oleh OPD KB Kabupaten Mamuju, penyuluh KB dan seluruh pegawai BKKBN Provinsi Sulawesi Barat.
