Ombudsman Kalsel Minta Pemko Banjarmasin Lengkapi Fasilitas Pelayanan Publik Kaum Perempuan Hingga Tingkat Kelurahan
Banjarmasin - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Kota Banjarmasin melengkapi fasilitas pelayanan publik untuk kaum perempuan hingga ke kelurahan. Permintaan tersebut disampaikan Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Ita Wijayanti saat mengikuti Sidak ke Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Senin (17/1/2022).
Menurut Ita dari hasil pemantauan Ombudsman Kalsel di sejumlah layanan publik di Kota Banjarmasin ditemukan kecamatan dan kelurahan yang masih belum menyediakan fasilitas layanan publik yang mewakili kaum perempuan.
Ita mencontohkan dari hasil temuan tersebut seperti ruang laktasi, ruang tunggu untuk ibu hamil, serta memperkuat kawasan anti rokok di ruang publik, masih belum maksimal. Padahal ini penting bagi kaum perempuan.
Bahkan Ita juga menyayangkan di sejumlah tempat, fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui beralih fungsi menjadi ruangan kerja pegawai laki-laki. Bahkan ada yang menjadi tempat gudang dan kondisi ruangan yang transparan.
"Ini sudah tidak layak lagi dan menjadi bukti bahwa pelayanan publik bagi kaum perempuan masih jauh dari kata layak," tegasnya.
Ita menyatakan sebenarnya pihaknya prihatin apabila Pemko Banjarmasin belum serius memperbaiki layanan publik bagi perempuan karena menyediakan fasilitas ini merupakan komitmen dan kepatuhan terhadap nilai HAM (Hak Asasi Manusia) .
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Hadi Rahman menambahkan pelayanan publik yang baik adalah pelayanan publik yang representatif kepada semua unsur publik, apalagi terhadap perempuan, anak, lansia, dan disabilitas.
"Untuk memenuhi layanan publik kategori ini adalah sebagai bentuk dan pelaksanaan HAM dalam pelayanan publik," tuturnya.
Hadi berharap penyelenggara layanan publik benar-benar serius memperhatikan hal ini dan terlibat aktif untuk melakukan pembenahan yang lebih baik.
Muhammad Firhansyah
