• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kalsel Sosialisasikan Pelayanan Publik kepada Mahasiswa, Ini Tujuannya
PERWAKILAN: KALIMANTAN SELATAN • Rabu, 19/09/2018 •
 
Berfoto bersama Kepala Perwakilan, Asisten Ombudsman dan peserta Training of Trainer Partisipasi Mahasiswa dalam Pelayanan Publik

SHARE

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Untuk meningkatkan partisipasi muda untuk peduli terhadap pelayanan publik di Kalimantan Selatan, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, melakukan sosialisasi kepada 40 mahasiswa yang terdiri dari 15 falkutas di delapan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, di Hotel Best Western, Selasa (18/9/2018).

Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid, mengatakan partisipasi terhadap pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh orangtua saja. Namun, juga bisa dilakukan oleh kaum muda dari mahasiswa. Apalagi, menurutnya, dengan ini, akan lebih banyak lagi peran masyarakat yang akan kritis terhadap pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Noorhalis Majid mengakui, jika tanpa kontrol yang baik dari masyarakat, sulit meningkatkan pelayanan public.

"Dalam lima tahun terakhir pelayan publik sudah mulai diperbaiki. Kami juga ingin masyarakat membuka mata agar tidak terjadi pungli dan lainnya terhadap pelayanan publik," jelasnya.

Meski demikian, lanjutnya, hingga saat ini Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan lebih selektif untuk menindak laporan pelayanan publik yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan, dari Januari hingga September baru ada 46 laporan yang masuk ke ombudsman.

Angka ini jauh turun dari dua tahun sebelunya. Pada tahun 2016 ada 328 pengaduan di Kalimantan Selatan, terbanyak tetap Banjarmasin dengan pengaduan 117, Kabupaten Banjar 39 dan Banjarbaru 34, sisanya tersebar di kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada 2017 lalu ada 207 laporan dimana Banjarmasin masih menduduki peringkat pertama 93 laporan, Banjarbaru 42, dan Barito Kuala 16 laporan

Pada 2018 ini, menurutnya, merupakan laporan yang penyelesaiannya rumit. Seperti penyelesaian kasus Sekda non akif Kota Banjarmasin, Hamli Kursani. Bahkan, kasus ini masih bergulir di Ombudsman RI. "Kalau kasus ringan, pengaduannya biasanya kami kembalikan ke instansi terkait," jelasnya.

Selain itu, kasus pungli, agraria pertanahan, dan kasus PPDB (Penerimaan Perserta Didik Baru) serta pemberhentian siswa. Untuk kasus Hamli, menurut Noorhalis Majid, pihaknya masih menunggu sampai rekomendasi dari ombudsman RI. Bahkan, rekomentasi tersebut langsung juga dari Kementerian Dalam Negeri.

Kiki Fatmana Mahasiswa dari Stikes Sari Mulia, Banjarmasin mengaku jadi lebih paham terhadap fungsi pelayanan public di Banjarmasin. "Saya orang awam jadi paham dan tahu," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Ombudsman Kalsel Sosialisasikan Pelayanan Publik kepada Mahasiswa, Ini Tujuannya, http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/18/ombudsman-kalsel-sosialisasikan-pelayanan-publik-kepada-mahasiswa-ini-tujuannya.

Penulis: Eka Pertiwi

Editor: Elpianur Achmad



Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...